JAKARTA-MARITIM : Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) menegaskan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setidaknya tidak lagi melakukan kegiatan pembelian dari luar negeri baik kapalnya ataupun perlengkapan dan peralatan penunjang lainnya selama barang-barang tersebut sudah bisa kami produksi di Indonesia.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum PIKKI, Eki Komaruddin, menanggapi pernyataan dari Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo bahwa Presiden Prabowo Subianto disebutkan marah karena masih ada BUMN yang memesan kapal dari luar negeri.
Dalam pernyataan lain Hashim menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto baru tahu banyak galangan kapal di Indonesia yang menganggur. Hal itu lantaran instansi pemerintah pun membuat dan memesan kapal di negara lain.
“Ternyata banyak kapal-kapal kita dibuat atau dibangun di luar negeri. Galangan kapal Indonesia banyak yang nganggur. BUMN kita pesan kapal dari luar negeri. Pak Prabowo kecewa dan marah,” ujar Hashim.
Sementara Ketua Umum Iperindo, Anita Puji Utami menilai, pelaku usaha galangan kapal Indonesia menegaskan kesiapannya membangun berbagai tipe dan jenis kapal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah tidak perlu meragukan kemampuan galangan kapal dalam negeri untuk membangun kapal-kapal yang dibutuhkan, baik dari sisi ketersediaan space maupun sumber daya manusia.
Bukan hal baru
Eki Komaruddin menegaskan, pembangunan berbagai kapal di luar negeri bukan hal baru kali ini saja.
“Hal seperti ini bukan hal yang baru terjadi di kita. Ini hal yang kerap terjadi dengan berbagai macam alasan dan reaksi dari kalangan industri galangan ataupun dari kami industri penunjang seperti peralatan, perlengkapan kapal dan komponen (PIKKI).
Sebenarnya, sambung Eki, hal-hal yang selalu dikhawatirkan oleh BUMN yang tentunya akan menyebabkan terjadinya delay produksi kapal atau ketersediaannya peralatan dan perlengkapan penunjang itu sudah kami jawab dengan melakukan kegiatan FGD baik bersama Iperindo dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin), temu bisnis untuk melakukan presentasi B to B dan hal lainnya yang kami anggap perlu agar BUMN setidaknya tidak lagi melakukan kegiatan pembelian dari luar negeri baik kapalnya ataupun perlengkapan dan peralatan penunjang lainnya selama barang-barang tersebut sudah bisa dan biasa kami produksi di Indonesia.
“Jadi saat ini kami sangat menunggu langkah-langkah konkrit Presiden Prabowo Subianto untuk dapat segera menertibkan hal ini. Karena ini bukan perkara yang baru dan juga bukan perkara yang susah. Saya yakin Presiden dapat menyelesaikan hal ini terbukti dulu waktu beliau menjabat Menhan banyak kapal-kapal perang yang dibangun di galangan lokal dan kami sebagai industri penunjang dapat kebagian suplainya,” urai Eki. (Muhammad Raya)