JAKARTA-MARITIM : Industri maritim atau yang tergabung dalam wadah Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Indonesia Shipbuilding and Off Shore Institution/Iperindo), adalah industri yang strategis. Karena posisinya yang strategis tersebut maka keberadaan industri ini perlu didukung oleh adanya berbagai macam insentif dari pemerintah. Beberapa insentif yang sangat dibutuhkan oleh industri galangan kapal tersebut adalah Harga Gas dan Bumi Tertentu (HGBT), yaitu kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga gas yang lebih murah bagi industri galangan kapal nasional termasuk juga soal tarif listriknya.
“Kenapa industri maritim ini disebutkan sebagai industri yang strategis? Karena industri galangan kapal ini melayani dan menghidupkan berbagai sertifikasi bagi kapal. Kapal sebagai alat transportasi laut di mana sebagai transportasi laut kapal itu sebagai infrastruktur atau jembatan serta multiplier effect lainnya yang banyak manfaatnya. Makanya disebutkan industri galangan kapal adalah industri strategis,” kata Ketua Dewan Penasehat Iperindo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) pada kesempatan Tasyakuran HUT Iperindo ke 57 dan Buka Puasa Bersama Anak-anak Yatim dari Panti Asuhan Yayasan Hajjah Andi Hasmah Noor, Panti Asuhan Mizan Amanah Bugis dan Panti Asuhan Yauma Asrama Yatim dan Dhuafa, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/3).
Menurut Bambang, sudah saatnya industri galangan kapal nasional menikmati insentif harga gas yang lebih murah sebesar US$7 per MMBTU.
“Kita mengharapkan industri galangan kapal ini dapat menikmati harga gas yang lebih murah. Sehingga industri maritim kita dapat lebih berkembang lagi ke depannya, lebih besar dan lebih berkualitas lagi. Kalau saja industri keramik saja bisa mendapatkan HGBT kok industri maritim sebagai penggerak perekonomian bangsa juga perlu menikmati harga gas khusus di bawah US$7 per MMBTU,” ungkapnya.
Ditambahkan, demikian pula halnya dengan tarif listrik, harus bisa lebih murah dari industri-industri yang biasa. Karena Industri maritim juga penting. Kemudian soal perpajakan perizinan yang tumpang tindih agar bisa dihilangkan karena diterbitkan oleh kementerian yang berbeda-beda.
Menunjang transportasi laut
Pada kesempatan sama, Ketua Umum Iperindo, Anita Puji Utami, meminta support dan keberpihakan dari pemerintah untuk kelangsungan industri perkapalan nasional guna mencapai tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.
Pasalnya, industri perkapalan dalam negeri sangat membutuhkan dukungan dan keberpihakan dari pemerintah khususnya kebijakan-kebijakan baik fiskal maupun nonfiskal yang dapat memacu industri perkapalan semakin baik dan mandiri.
“Salah satu contonhya yaitu insentif pembebasan PPN. Kami inginnya equal, kalau industri pelayaran dibebaskan PPN-nya, seharusnya kami sebagai industri supporting industri pelayaran mendapatkan insentif pembebasan PPN yang sama. Tapi nyatanya kami tidak mendapatkan insentif tersebut,” katanya.
Selain itu, menurut orang pertama Iperindo tersebut, organisasinya juga meminta kebijakan atau regulasi yang terkait dengan Bea Masuk barang-barang impor dipermudah.
“Memang harus diakui bahwa bahan baku industri perkapalan ada sebagian yang masih impor. Oleh karena itu, kami meminta regulasi yang terkait Bea Masuk agar dipermudah, dan harus ada pembebasan yang maksimal terhadap Bea Masuk,” ucapnya.
Iperindo juga berharap pemerintah memperhatikan persoalan terkait infrastruktur dari dan menuju galangan kapal. Menurut Anita, masih banyak infrastruktur baik dari atau yang menuju galangan kapal di wilayah pesisir belum memadai.
“Oleh karena itu, kami berharap juga turut memperhatikan permasalahan terkait infrastruktur yang memang masih belum memadai. Harusnya pemerintah daerah atau provinsi bisa memback-up permasalahan ini, kami kan sudah bayar pajak dan dikenakan PNBP juga. Infrastruktur ini penting, seharusnya pemerintah memperhatikan ini,” tegas Anita.
Di sisi lain, Iperindo juga menyatakan kesiapannya membangun kapal-kapal yang memang sudah bisa dibangun di dalam negeri.
“Kami juga sangat mengapresiasi BUMN dan swasta yang telah turut membangun kapal di dalam negeri. Kolaborasi menjadi sangat penting untuk memacu kinerja industri perkapalan nasional,” tutupnya. (Muhammad Raya)
