JAKARTA-MARITIM : Salah satu komoditas pangan yang menjadi proyek strategis nasional, adalah garam. Indonesia sudah mampu mencukupi kebutuhan garam konsumsi, tapi tidak dengan garam industri.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memulai program proyek strategis nasional tersebut, dengan pengembangan garam pada Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) yang bersifat terintegrasi di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu penting dilakukan untuk mewujudkan swasembada garam pada 2027. Karena swasembada garam adalah target pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan garam nasional dari produksi dalam negeri secara mandiri.
Untuk merealisasikan itu, pemerintah telah menerbitkan Perpres No 17 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait untuk mencapai swasembada garam nasional. Sehingga garam bisa memberikan kontribusinya pada swasembada pangan sesuai Asta Cita. Di sini, KKP adalah sebagai pemrakarsa dan pelaksana garam di sektor pergaraman.
Secara nasional kebutuhan garam mencapai 5 juta ton pada 2025 dan diimpor 2,6 juta ton sehingga ada kekurangan sekitar 2,4 juta ton lagi. Di sisi lain, dari proyeksi ke depan kebutuhan garam ini akan terus meningkat.
“Oleh karena itu, secara umum perkara garam ini perlu dikelola dengan baik, karena memang antara suplay dan demand belum balance. Balancing-nya dari mana? Sekarang ini dari suplay lokal dan impor. Karena Presiden Prabowo Subianto telah menutup impor maka kita harus mencari jawabannya. Sebenarnya antara garam lokal dan impor itu tidak ada bedanya. Hanya saja kandungan NaCl-nya yang lebih tinggi dan harganya lebih murah,” kata Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, kepada tabloidmaritim.com saat ditemui di kantornya di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, untuk mengatasi hal tersebut harus dicari teknologi bagaimana agar garam nasional ini dapat menaikkan produksi dan kualitas tapi dengan harga yang semurah mungkin. Sehingga garam lokal dapat berkompetisi dengan garam impor.
“Sampai sekarang ini jalan ke arah sana masih buntu dan perlu dicarikan solusinya. Yang pasti, tidak semua laut kita pantainya bisa membuat garam, walaupun dikatakan garis pantainya terpanjang kedua di dunia. Bukan karena garamnya tidak asin, bukan, tapi karena di kita itu membuat garamnya dengan metode penguapan air laut (evaporasi),” ujarnya.
Nah, lanjut Frista, ada daerah di mana musim kemarau ada hujannya juga. Jadi tidak pernah ada garam di situ, yakni Pulau Sumatera, Kalimantan dan Pulau Papua, sehingga yang hanya bisa memproduksi garam itu di Pulau Jawa, Madura, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Penyebabnya karena tipikal curah hujannya, di mana Indonesia memiliki tiga tipikal curah hujan, yaitu monsunal, ekuatorial dan lokal.
“Di empat pulau tadi yang hanya bisa memproduksi garam adalah tipikal monsunal, sehingga sepanjang waktu dan tahunnya kemarau terus tidak ada hujannya sama sekali. Karena butuh panas yang panjang. Tapi yang menjadi kendala, seperti halnya problema saat ini, tiba-tiba ada perubahan iklim. Ini yang repot. Turun hujan juga di daerah tersebut. Sehingga kita perlu cari solusinya berupa penerapan teknologi. Teknologi ini harus KKP lakukan agar kita tidak mengandalkan alam saja. Sekarang ini kita mau pilih teknologi apa yang mudah dan murah serta tepat itu sehingga garam kita bisa kompetitif dengan garam impor,” urai Frista.
Sekarang KKP telah menemukan solusi teknologinya, yakni bekerjasama dengan perusahaan Ainul Hayat Sejahtera (AHS) yang berlokasi di Cilegon, Serang, Banten. Perusahaan swasta ini cara kerjanya memproses garam dengan menyedot air laut langsung jadi garam kristal dan tidak lagi memerlukan lahan di mana per jamnya bisa menghasilkan 25 ton garam kristal.
“Jadi dari perusahaan ini garam yang dihasilkan sudah bisa digunakan untuk mengatasi garam impor. Tapi persoalannya garam impor itu kebutuhannya kan cukup banyak mencapai jutaan ton sedangkan AHS baru memiliki kapasitas produksi 100 ribu ton. Ke depan ini perlu kita modif lagi agar teknologi yang dipakai dapat lebih murah lagi namun punya produktivitas lebih tinggi lagi, kualitasnya harus sama dengan garam impor dan harganya pun tidak jauh berbeda jauh dengan harga garam impor. Semua ini harus kita hitung ulang. Kalau nanti harganya lebih mahal pastinya pengguna tetap lebih memilih impor,” ungkap Frista.
Saat ini, KKP sedang mengarah ke sana dan tahun depan sudah dapat dilihat hasilnya. Ini adalah konsep baru untuk mencapai swasembada garam nasional dan satu-satunya teknologi di dunia dan belum ada negara lain yang mempunyai. Teknologinya diberi nama Desalinasi dan Kristalisasi terintegrasi. (Muhammad Raya)
