Jakarta, Maritim
Laut Indonesia dalam keadaan darurat sampah. Hasil penelitian World Bank pada tahun 2015 menyebutkan bahwa 30% sampah yang masuk ke laut berupa plastik, yang merupakan segala aktivitas di darat.
Menko Maritim Luhut Pandjaitan pada Workshop Pegelolaan Sampah Laut 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/2/17) mengatakan masalah sampah di laut sudah menjadi persoalan yang serius yang perlu penanganan khusus.
Salah satu efeknya, lanjut Menko, plastik-plastik tersebut dimakan oleh ikan yang kemudian menjadi konsumsi manusia. Untuk mengetahui seberapa buruk pengaruh sampah plastik terhadap ikan,
Ia menyebutkan, hasil studi yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin di Pasar Paotere Makassar, tahun 2015 lalu. “28% ikan dari 55% spesies yang menjadi sampel di perutnya ditemukan plastik antara 0,1-1,6 mm.
“Lama-kelamaan sampah plastik yang ada di dalam tubuh ikan itu akan terurai dan menjadi merkuri dan bila dikonsumsi dalam waktu yang panjang akan menyebabkan kanker, alergi hingga mutasi gen. Bisa-bisa hidung anak cucu kita pindah kebelakang,” ujarnya dengan mimik serius.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya membenarkan, kondisi darurat sampah di Indonesia. Menurutnya, selama 10 tahun, jumlah sampah terutama di perkotaan menunjukkan tren kenaikan.
“Pada tahun 2005 timbunan sampah sebanyak 11%, naik menjadi 15% pada tahun 2015,” jelas Siti mengutip data Dewan Adipura Nasional.
Sampah di darat, yang mayoritas berasal dari kegiatan sehari-hari masyarakat, kemudian turut mencemari laut, terang
Menteri Siti
“Pada pandangan saya, kondisi sampah sudah cukup darurat di Indonesia terutama bila kita bandingkan dengan agenda-agenda nasional yang berasosiasi dengan kondisi lingkungan yang bersih seperti target destinasi wisata,” tuturnya prihatin.
Parahnya, Menteri Siti melihat hampir dapat dipastikan bahwa belum ada langkah-langkah kabupaten dan kota yang mampu menyelesaikan masalah sampah secara ideal dan tuntas.
Tak ingin hal ini terjadi, kedua menteri ini sepakat untuk segera mengambil langkah konkret. Menko Luhut meminta semua pemangku kepentingan, yakni pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dan LSM bahu-membahu membuat langkah penanganan yang terintegrasi dan kontinyu.
“Semua peraturan perundang-undangan sudah ada. Tinggal bu Siti (Menteri LHK), kita komitmen supaya langsung turun ke bawah,” tegasnya.
Menteri LHK meminta masyarakat untuk berperan mengurangi pemanfaatan plastik agar tidak mencemari lingkungan.
“Pengelolaan sampah di titik-titik sumber sangat bermanfaat untuk mengurangi sumber pengeluaran pada bagian hilir dengan menggunakan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle),” jelasnya.
Bila hal tersebut dilakukan, dia berharap, pada tahun 2025, pemanfaatan sampah dapat dikurangi hingga 70%.
Selain Menko Maritim dan Menteri LHK, workshop juga dihadiri oleh Dubes Denmark Casper Klynge, akademisi dan bupati serta walikota dari 20 daerah.
Nanang SS
