JAKARTA – MARITIM : Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Mohamad Ali Berawi meminta agar pemerintah mem-bundling sejumlah proyek strategis nasional (PSN) bidang perhubungan yang konstruksinya tertunda, dengan proyek lain. Untuk itu, pemerintah perlu merencanakan pembangunan yang bernilai tambah, agar dapat menghasilkan dampak dan manfaat yang optimal. Ungakapnya, Kamis (12/12/2019) lalu: “Bundling proyek infrastruktur dengan konsensi dan insentif, upamanya bundling proyek kereta api cepat dengan konsensi pembangunan bisnis dan wilayah, agar meningkatkan kelayakan proyek, seperti konsensi pengembangan transit oriented development [TOD] dengan MRT dan loop line KA”.
Menurutnya, pemerintah harus mulai melihat berbagai skema investasi yang menarik bagi swasta, hingga modal dan kapitalisasi aset meningkat. Selain itu, khusus untuk proyek PSN di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Papua perlu penggabungan dengan pengembangan bisnis dan industri pengolahan sumber daya alam.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Kemenhub mengelola 33 PSN yaitu 16 proyek kereta api, tujuh bandara, dan 10 proyek pelabuhan laut.
Sejauh ini terdapat setidaknya tujuh PSN yang pembangunannya ditunda dari rencana awal. Total anggaran yang dibutuhkan untuk ketujuh proyek tersebut mencapai Rp251,8 triliun.
Ketujuh proyek tersebut terdiri atas empat proyek kereta api, yaitu revitalisasi kereta api Jakarta – Surabaya senilai Rp102,3 triliun, kereta api Purukcahu – Bangkuang Kalimantan Tengah senilai Rp77 triliun, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North – South senilai Rp39,5 triliun, serta elevated loop line DKI Jakarta Rp27 triliun.
Sementara itu, tiga proyek lainnya termasuk di angkutan laut, yakni Inland Waterways Cikarang – Bekasi – Laut Jawa (CBL) Rp3,4 triliun; pembangunan Pelabuhan Sorong Seget, Papua Barat sebesar Rp2,4 triliun; serta pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu), Sulawesi Tengah dengan pagu biaya Rp209 miliar. (Team Liputan)
