JAKARTA – MARITIM : Terdapat empat sumber masalah defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) di Indonesia, tetapi baru tiga persoalan yang sudah memiliki solusi. Wisnu Wardana Ekonom Bank Danamon, menyatakan secara rinci, empat masalah utama CAD, yakni;
• ekspor utama yang masih berupa komoditas primer,
• impor minyak yang berbanding lurus dengan kegiatan ekonomi,
• penggunaan kapal yang berbasis di luar negeri untuk kegiatan perdagangan Indonesia, dan
• ekses dari pembiayaan investasi asing di Indonesia berupa pembayaran dividen atau kupon.
Menurut penilaian Wisnu, sudah terdapat sejumlah kebijakan yang selama 5 tahun terakhir dilakukan oleh pemerintah. Pertama, hilirisasi komoditas yang bernilai tambah, disinsentif atas ekspor komoditas mentah, serta diversifikasi produk dan destinasi ekspor, termasuk juga penguatan industri manufaktur untuk ekspor. Kedua, penguatan Pertamina dalam hal proses pengolahan minyak agar impor dapat dikurangi. Ketiga, insentif dalam RUU Pajak untuk dividen yang ditahan.
Ujar Wisnu pula: “Artinya, masalah penggunaan kapal ini yang masih perlu perhatian”.
Dijelaskan, untuk solusi hilirisasi komoditas dan penguatan produk minyak domestik bahkan sudah dikerjakan sejak masa pemerintahan Presiden SBY. Sementara itu masalah insentif dalam RUU Pajak untuk dividen yang ditahan, menurut Wisnu akan kian baik jika dibarengi arus investasi asing ke produk yang berorientasi kepada ekspor. Imbuh Wisnu: “Untuk poin penguatan kapal nasional juga sebenarnya sudah dimulai masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, misalnya melalui tol laut, dan infrastruktur pelabuhan. Hanya saja, perlu evaluasi dan keberlanjutan dari sejumlah program penguatan transportasi nasional. Termasuk terkait insentif kepada industri perkapalan yang dapat maju dan setara dengan negara lain, hingga pembayaran ke luar negeri untuk penggunaan kapal asing akan berkurang dalam kegiatan ekspor dan impor”.
Berdasar Laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal III/2019 yang dirilis oleh Bank Indonesia, neraca perdagangan jasa kuartal III/2019 mengalami defisit US$2,3 miliar lebih tinggi dibanding defisit pada kuartal sebelumnya US$1,9 miliar. Peningkatan defisit neraca jasa ini disumbang paling besar dari transportasi. Padahal sektor jasa perjalanan mengalami surplus, tetapi tak cukup kuat menambal defisit dari sektor transportasi.
Penyebab tingginya defisit neraca jasa dari sektor transportasi ialah kenaikan pembayaran jasa freight sebesar US$1,9 miliar dari kuartal sebelumnya US$1,8 miliar. Selain itu jumlah wisatawan nasional keluar negeri mengalami peningkatan terutama disaat pelaksanaan ibadah haji. Oleh sebab itu, menurut Wisnu, ada beberapa opsi lain yang dapat jadi solusi menekan defisit neraca jasa pada sektor transportasi. Misalnya dengan pembelian storage atau peralatan pendukung untuk kapal mendapat insentif pajak yang lebih rendah. Sehingga total investasi jadi lebih murah.
Pakai Kapal Nasional
Untuk mendorong defisit transaksi berjalan menjadi lebih kecil, kegiatan ekspor dan impor harus menggunakan kapal nasional. Menurut ekonom Bank Permata Josua Pardede, ada beberapa penyebab tingginya defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia yang belum lepas jebakan 3% dari PDB. Dia sebut ketergantungan perekonomian nasional terhadap komoditas ditambah lemahnya hilirisasi industri membuat CAD tak juga banyak membaik. Jelas Josua; “Selain itu, dalam rangka menekan defisit jasa, pemerintah juga perlu mendorong industri perkapalan nasional untuk menjadi moda utama kegiatan ekspor dan impor”.
Dijelaskan, jika pemerintah bercita-cita mengentaskan CAD pada 2023, maka perlu ada transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap komoditas dan juga pada saat yang sama mendorong hilirisasi industri. Sementara itu dari aspek neraca jasa, pemerintah juga harus mengoptimalkan kembali industri pariwisata nasional sehingga kunjungan wisatawan internasional ke Indonesia makin meningkat. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah mempercepat pengembangan destinasi wisata baru.
Dalam upaya meningkatkan surplus transaksi barang dengan ekspor nonmigas yang bernilai tambah, dan juga menarik lebih banyak investasi pada hilir industri. Terangnya: “Pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan hilirisasi sumber daya alam yang kita miliki seperti batu bara, nikel, tembaga, bauksit, dan biodiesel. Selain itu, pemerintah juga harus memacu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk melakukan substitusi impor.
Secara umum, Josua memperkirakan, cita-cita memangkas CAD dalam 3 tahun ke depan masih sulit mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Oleh sebab itu, Indonesia berpotensi memangkas CAD menjadi lebih rendah dibanding dengan level saat ini. Dia menilai, yang terpenting saat ini adalah mendorong produktivitas dari defisit transaksi berjalan mengingat Indonesia sebagai negara berkembang masih perlu mendorong investasi dan impor barang modal untuk meningkatkan produktivitas nasional. Sehingga, Indonesia dapat naik kelas menjadi negara maju dan keluar dari jebakan middle income trap.
Revitalisasi Tatakelola
Guna menjamin defisit transaksi berjalan agar menyempit, tata kelola pelayaran Indonesia harus direvitalisasi. Terkait hal itu, Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menyatakan, pencatatan defisit transaksi berjalan yang bengkak pada sektor neraca jasa memang disebabkan defisit pada aktivitas transportasi khususnya jasa freight. Secara rinci dia menjelaskan, penyebab pencatatan defisit pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tak hanya karena kelemahan pada ekspor komoditas. Sebaliknya, ada permasalahan krusial terkait proses pengiriman atau ekspor dan impor, khususnya penggunaan kapal dan mekanisme pelayaran.
Direktur Namarin menilai, sejumlah program nasional seperti tol laut dan peningkatan jumlah serta kapasitas pelabuhan saja, belum cukup menjamin perbaikan pada sektor ini.
Jelasnya: “Perlu dibongkar secara detil seberapa besar postur armada kita saat ini. Ada
banyak kapal nasional yang beroperasi berukuran kecil, alhasil tak menguntungkan ketika melakukan ekspor dan impor. Pelaku usaha akhirnya beralih untuk menggunakan kapal asing dengan kapasitas yang lebih besar”.
Menurut Siswanto, program terbaru Presiden Jokowi yakni tol laut belum memberikan efektivitas bagi sistem pelayaran dan menekan defisit. Efektivitas tol laut belum berimbas banyak bagi efisiensi harga barang di daerah tertinggal, karena ketersediaan barang juga belum optimal untuk melakukan pelayaran pulang dan pergi”.
Oleh sebab itu, jika ingin memperbaiki CAD, Siswanto mengusulkan perbaikan pada sektor hulu yakni evaluasi dan revitalisasi tata kelola pelayaran. Langkah awal dengan evaluasi tol laut dengan mendorong subsidi kepada pelaku usaha dalam negeri berlayar di kawasan-kawasan 3T. Jika efektivitas pelayaran lebih optimal, maka aktivitas di pelabuhan juga akan berkembang menggeliat dengan sendirinya. Dia menilai sejauh ini upaya pengembangan infrastruktur pelabuhan sudah cukup baik dan oleh sebab itu hanya dibutuhkan sistem yang mewadahi dan memastikan keberlanjutan kerja tol laut.
“Beberapa cara misalnya dengan APBN agar BUMN mampu membeli kapal besar, setara dengan kapal asing yang dapat disewakan untuk pelayaran dan kegiatan ekspor-impor, hingga mengurangi ketergantungan pada kapal asing. Selain itu juga perlunya menggenjot insentif fiskal, hingga memudahkan pembiayaan pelaku usaha. Dengan demikian upaya ekspansi swasta dalam industri perkapalan dan pelayaran tak akan terhambat kendala cashflow” pungkas Siswanto Rusdi. (Erick Arhadita/sumber: data bisnis)
