JAKARTA – MARITIM : Guna melindungi masyarakat dari penyebaran Virus Korona (Covid-19) sekaligus menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di Pedesaan, Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program, untuk menjaga daya beli masyarakat di Pedesaan. Pemerintah melakukan dua cara yang bergerak simultan yakni penyaluran program perlindungan sosial dan mempercepat pelaksanaan Program Padat Karya Tunai.
Demikian Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Percepatan Program Padat Karya Tunai pada Selasa (7/4), di Jakarta.
Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima tabloidmaritim.com, Selasa (7/4) menuturkan, Presiden memberikan arahan agar Program Padat Karya Tunai harus diperbanyak. Selain itu, dalam pelaksanaan program juga harus memenuhi standar kesehatan atau physical distancing.
“Namun sesuai arahan Presiden yaitu tetap memperhatikan protokol kesehatan atau physical distancing, baik dari segi jumlah maupun segi cara” imbuhnya.
Menurut Airlangga, program-program padat karya diberbagai Kementerian sudah ada, oleh karena itu Presiden menginginkan seluruh program ini diintegerasikan, baik programnya maupun waktu pelaksanaannya. “Presiden juga menginginkan program padat karya tunai mana yang dapat diakselerasi, ya diakselerasi,” imbuhnya.
Contohnya, program dari Kementerian Pertanian antara lain perpipaan, pembuatan embung, dan rehabilitasi kebun yang programnya sebagian tersebar di 34 provinsi. “Di Kementerian Ketenagakerjaan misalnya, terdapat lokasi-lokasi (Balai Latihan Kerja) BLK Komunitas yang juga nanti akan di koordinasikan dengan Kementerian Desa (dan PDTT),” ujar Airlangga.
Ditegaskan, program-program yang ada di hampir setiap Kementerian tersebut akan dikoordinasikan dan akan ditentukan jadwalnya. Juga ada keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui programnya ada dimana dan kapan,” imbuhnya. (Rabiatun)
