JAKARTA-MARITIM : Selama 2 hari kunker ke Jepang, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita didampingi Dubes LBBP RI untuk Jepang, Heri Akhmadi, secara maraton melakukan beberapa pertemuan dengan pelaku industri otomotif, petrokimia, dan alas kaki, asosiasi pengusaha, serta pihak pemerintah Jepang.
Hasilnya terkumpul komitmen investasi puluhan triliun rupiah, seperti dari prinsipal Honda Motor Company Ltd berkomitmen investasi Rp5,2 triliun, Suzuki Motor Corporation Rp1,2 triliun dan Toyota Motor Corporation merealisasikan investasi Rp28 triliun. Kemudian Mitsubishi Motors Corporation rencana investasi Rp11,2 triliun.
Menperin juga menyampaikan kebijakan UU Cipta Kerja, subtitusi impor, relaksasi PPnBM, proyek Bintuni, dan Patimban.
“Pertemuan berjalan dengan baik dan kabar gembira, karena beberapa perusahaan otomotif besar dan petrokimia menyatakan komitmen berinvestasi di Indonesia,” ujar Menperin di Tokyo, Jepang, Kamis (11/3) sebelum kembali ke Tanah Air.
Menurutnya, investasi Honda termasuk untuk pengembangan kendaraan model baru dan komitmen ekspansi ekspor komponen kendaraan diproduksi di Indonesia sebagai bagian global supply chain bagi sembilan negara. Yakni Malaysia, Vietnam, Thailand, Pakistan, Saudi Arabia dan Jepang.
“Honda juga akan memindahkan fasilitas produksi di India ke Indonesia dan komitmen mengembangkan mobil listrik di tanah air. Kemudian Honda akan membuka pasar ekspor baru ke Afrika Selatan, Meksiko, Amerika Utara dan Amerika Selatan untuk kendaraan bermotor model baru yang akan diproduksi di Indonesia dan akan diekspor ke 31 negara,” sambungnya.
Investasi Suzuki di Indonesia sebesar Rp1,2 triliun akan menjadi basis pengembangan produk Suzuki Ertiga dan Suzuki XL7 yang diperkenalkan sebagai jenis kendaraan mild hybrid dengan teknologi integrated starter generator (ISG). Model tersebut untuk tujuan ekspor pasar Asia dan Amerika Latin. Perusahaan tersebut juga telah memiliki roadmap EV dan insentif dari pemerintah sangat diperlukan meningkatkan produksi EV.
Toyota memperkuat komitmen investasi sebagai perusahaan yang paling besar berinvetasi sejak melakukan kegiatan di Indonesia. Toyota tetap komitmen investasi senilai Rp28 triliun dan memperluas pasar ekspor ke 100 dari sebelumnya ke 80 negara pada 2024.
Menperin juga melobi Mazda Motor Corporation untuk membangun pabriknya di Indonesia dengan menyampaikan berbagai kemudahan investasi dan banyak insentif untuk investor otomotif baru di Indonesia.
“Kami terus mendorong agar mereka segera melakukan investasi dan membangun pabrik di Indonesia. Mereka akan segera mempertimbangkan dan memperhitungkan untuk kebutuhan investasi di Indonesia. Mudah-mudahan nanti pada kunjungan kami selanjutnya di bulan Mei dapat mendengar perkembangan dari Mazda untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Menperin.
Sementara Mitsubishi berkomitmen menambah investasi Rp11,2 triliun sampai akhir tahun 2025. Sehingga terjadi peningkatan kapasitas produksi dari 220 ribu menjadi 250 ribu unit. Termasuk pengembangan dua model mobil electric vehicle (EV).
Menperin menyampaikan kemudahan dan fasilitas untuk meningkatkan ekspor produk kendaraan bermotor karena Indonesia telah punya Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat yang diluncurkan awal Presiden RI pada Desember 2020 lalu. Pelabuhan ini jadi hub besar untuk ekspor otomotif ke pasar global.
Peluang Investasi di Teluk Bintuni
Menperin juga bertem pelaku industri petrokimia Sojitz Corporation guna pengembangan methanol dan ammonia di Kawasan Industri Teluk Bintuni, Papua Barat seluas 2.000 hektare.
“Sojitz sangat tertarik berinvestasi di sana dan kami akan bahas lebih lanjut pada kunjungan selanjutnya di bulan Mei mendatang,” katanya.
Selain itu, Menperin juga bertemu METI Jepang, Kajiyama Hiroshi, dan membicarakan kerja sama New MIDEC pada IJEPA. Menteri METI mengapresiasi UU Cipta Kerja dan kebijakan relaksasi PPnBM. Lalu jumpa Minister of State of Economic and Fiscal Policy, Nishimura Yasutoshi, merupakan sahabat lama sebelum sebagai menteri di negara masing-masing. Menteri Nishimura bertanggung jawab pada beberapa sektor, di antaranya penanganan Covid-19, revitalisasi ekonomi, reformasi social security, serta Trans-Pacific Partnership (TPP). (Muhammad Raya)
