JAKARTA-MARITIM: Untuk mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprocedural, Kementerian Ketenagakerjaan berharap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Ditjen Imigrasi melakukan pengawasan secara ketat di setiap daerah perlintasan dan saat proses pembuatan paspor. Masalahnya, penempatan PMI secara nonprosedural akan berakibat terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Untuk memperkuat fungsi pencegahan PMI nonprosedural, kami berharap pengawasan Ditjen Imigrasi lebih selektif di setiap perlintasan (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) dan pada saat proses pembuatan paspor,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat menerima Dirjen Imigrasi Silmy Karim di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (30/3/2023).
Wakil Menaker mengatakan, pihaknya bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) hingga saat ini terus melakukan penyempurnaan dalam pengembangan dan pembangunan integrasi antara aplikasi SIAPKerja dengan Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI).
Penerbitan rekomendasi paspor bagi calon PMI dalam bentuk surat resmi dari Disnaker Kabupaten/Kota kepada Kanwil Imigrasi secara manual dapat diterima dan memerlukan keterlibatan berbagai stakeholder. “Kami menyadari penerbitan rekomendasi ini merupakan tindakan preventif PMI secara nonprosedural, tapi memerlukan keterlibatan dan kolaborasi berbagai stakeholder. Termasuk Imigrasi sebagai garda terdepan pencegahan orang keluar negeri,” ujarnya.
Di dalam aplikasi SIAPKerja bagi pencaker ke luar negeri, pelaksanaannya hingga pembuatan perjanjian penempatan yang disepakati antara calon PMI, P3MI dan diketahui oleh Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kota, setelah itu proses selanjutnya dilaksanakan oleh SISKOP2MI.
SISKOP2MI merupakan sistem komputerisasi untuk pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan PMI yang terkoneksi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Ke depannya, SISKOP2MI akan dibuat menjadi sebuah big data PMI yang terintegrasi dengan K/L, Pemda dan stakeholder terkait. “Dengan sistem ini, kami harap data PMI yang disajikan akan lebih akurat lagi,” katanya.
Afriansyan Noor berharap Kemnaker bersama Imigrasi terus meningkatkan koordinasi, sinergitas dan tukar menukar informasi dalam pengawasan PMI nonprosedrual dan TPPO dengan aparat penegak hukum. “Perlu juga adanya kepastian hukum dan shock therapy bagi oknum-oknum yang melanggar ketentuan yang berlaku,” ujarnya. (Purwanto).
