JAKARTA-MARITIM : Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) menilai, program tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), yang saat ini telah dilakukan oleh PIKKI bersama pemerintah, dalam implementasinya masih ditemukan adanya kendala di lapangan. Dalam arti, program TKDN itu belum berjalan secara maksimal.
“PIKKI melihat, penyebab terhambatnya program TKDN tersebut disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, belum timbulnya rasa saling percaya antara pengguna (user) dengan produsen komponen kapal terkait barang yang diproduksi seperti soal kualitas,” kata Ketua Umum PIKKI, Eki Komaruddin, saat menyampaikan makalah bertajuk “Tantangan dan Peluang Industri Komponen Kapal di dalam Peningkatan TKDN”, yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni FTK ITS, di Ruang Garuda Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Jakarta, Rabu (24/5).
Faktor kedua, menurutnya, pemerintah masih belum tegas dan kurang optimal dalam pengawasan terkait pelaksanaan aturan TKDN. Sehingga orang cenderung melanggar. Ketiga, harga produk lokal cenderung lebih mahal.
“Padahal, untuk program TKDN ini, PIKKI menaruh perhatian serius dan terus menindaklanjuti. Karena merupakan program kerja untuk meningkatkan tingkat kandungan lokal dalam rangka melindungi pencapaian kontribusi penggunaan komponen dalam negeri,” ujarnya.
Di sisi lain, PIKKI bersama pemerintah sejauh ini telah melakukan berbagai macam kegiatan, seperti Program Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), program bimbingan teknik (bimtek), program TKDN, program kerja sama SDM dan program promosi.
Dijelaskan, PIKKI kini juga terus menindaklanjuti dan mendorong pemakaian produk dalam negeri melalui kegiatan business matching dan sosialisasi secara berkala, untuk mengenalkan komponen kapal yang telah diproduksi di dalam negeri. Memasukan daftar komponen produk lokal ke buku e-katalog, memasukan daftar komponen produk lokal ke master list dan terlibat aktif menyusun peraturan pemerintah tentang kewajiban penggunaan komponen yang telah diproduksi di dalam negeri dengan implementasi SNI Wajib.
Mengupayakan desain kapal pesanan pemerintah distandardisasi dalam bentuk kapal series, sehingga industri komponen kapal dapat memproduksi komponen berdasarkan series kapal, atau bisa juga dilakukan standardisasi dalam bentuk komponennya untuk perlengkapan dan peralatan kapal tersebut.
Mengupayakan alokasi anggaran pemerintah membantu industri komponen dalam negeri diberi insentif seperti pada program BMDTP yang telah dihapus agar dapat dihidupkan kembali melalui BAB 98/Chapter 98. Yang nantinya diatur pada Permenperin bahwa insentif tidak hanya diberikan pada industri galangan kapal tapi juga untuk industri komponen dalam rangka peningkatan kualitas pada kegiatan bimtek.
Kemudian, lanjut Eki, mendorong sertifikasi komponen dari BKI dan sertifikasi TKDN. Termasuk mengupayakan diklat oleh pemerintah untuk training di luar negeri sebagai wujud peningkatan skill SDM di industri komponen kapal.
Sertifikasi TKDN mahal
“Kami melihat, produk-produk anggota PIKKI perlu mendapatkan sertifikasi TKDN. Namun untuk memperoleh sertifikat TKDN tersebut memerlukan biaya dan cukup membebani anggota, di mana umumnya anggota adalah industri kecil dan menengah (IKM), maka kami sangat mengharapkan bantuan pemerintah menyediakan fasilitas sertifikasi TKDN. Termasuk biayanya untuk produk-produk anggota PIKKI,” pinta Eki.
Jumlah anggota PIKKI mencapai 65 perusahaan, di mana pembuat deck equipment anchor (15%), interior windows dan door (25%), electrical navigation dan hydrolyc system (9%), piping dan propulsion (11%) dan spare parts (40%).
Roadmap PIKKI pada 2015 telah mampu membuat deck equipment, jangkar, jendela, pintu dan interior. Memiliki fasilitas untuk memenuhi 30% kebutuhan komponen kapal dalam negeri serta memberdayakan PIKKI. Pada 2020 mampu membuat berbagai tipe valve, steering gear system, sewage/water treatment, mempunyai fasilitas untuk memenuhi 40% kebutuhan komponen kapal dalam negeri dan PIKKI mempunyai kemampuan untuk mendesain dan merekayasa peralatan khusus.
Pada 2025, ucap Eki, mampu membuat berbagai tipe ship propultion navigasi. Mempunyai fasilitas untuk memenuhi 50% kebutuhan komponen kapal dalam negeri. PIKKI memiliki kemampuan mendesain peralatan khusus seperti bagi kapal LNG/LPG dan kapal angkatan laut serta memiliki industri komponen yang cukup.
“Pada 2030, Roadmap PIKKI menargetkan mampu membangun berbagai tipe mesin kapal, mempunyai fasilitas untuk memenuhi 60% kebutuhan komponen kapal dalam negeri sekaligus PIKKI menjadi pusat desain dan rekayasa komponen kapal yang unggul serta mempunyai industri komponen kapal yang kuat,” urai Eki.
Perusahaan-perusahaan di PIKKI rata-rata punya jumlah karyawan 20-300 karyawan, mampu membuat produksi dalam jumlah massal dan semi mass produksi, punya mesin-mesin produksi dan pendukung produksi skala manufaktur dan fabrikan di mana berbagai mesin tersebut dibuat di negara Jepang dan China. Di samping itu, skala industri perusahaan 10% merupakan industri besar dan 90% IKM. (Muhammad Raya)
