BEKASI-MARITIM : Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menegaskan sebenarnya banyak peluang bagi anggota PIKKI asalkan mampu menjaga kualitas produk. Karena tidak sedikit proyek-proyek yang dimiliki oleh PT PAL Indonesia dan industri galangan kapal lainnya sudah diakui oleh internasional.
Dia memberi contoh, proyek kapal perang Filipina yang memesan kapalnya ke PT PAL. “Ini suatu bukti bahwa karya anak bangsa Indonesia diakui oleh luar negeri.”
Sementara itu Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI), Kamis (25/6), melakukan menggelar diskusi bisnis yang mengambil tema “Optimalisasi Industri Pendukung Bersama PT PAL Indonesia”, dengan menghadirkan pembicara pokok pucuk pimpinan Direktur Utama PT PAL Indonesia, Dr Kaharuddin Djenod M.Eng. Kemudian VP Operasi Bisnis Klasifikasi PT BKI, Munir Muradi ST MT CHRM, mewakili Dirut BKI, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono serta last but not least, Ketua Umum PIKKI Eki Komaruddin.
Kegiatan yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat, ini juga secara aklamasi kembali mendapuk Eki Komaruddin sebagai Ketua Umum PIKKI untuk lima tahun berikutnya.
Di sisi lain, sejumlah anggota PIKKI hadir dari berbagai daerah, di antaranya Batam, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jambi dan Sumatera Utara.
Eki mengatakan, dengan adanya pertemuan dengan pihak PT PAL Indonesia ini, pihaknya berharap masuk ke PT PAL tidak hanya untuk tiga perusahaan saja, akan tetapi untuk seluruh anggota PIKKI yang berjumlah 70 anggota. Sehingga dengan nanti sudah masuk sebagai vendor list PT PAL maka jika itu sudah terjadi maka akan ada optimalisasi untuk distribusi terhadap produk-produk dalam negeri dan pastinya ada pekerjaan dari PT PAL.
“Sebenarnya anggota PIKKI itu sertifikasinya dari BKI tapi jika di PAL lebih ke ayax member untuk kapal-kapal pertahanan keamanan. Setelah acara ini kami akan bersurat resmi ke PT PAL untuk melakukan plant visit dan diskusi begitu juga sebaliknya Pak Kaharuddin Djenod nanti melakukan kunjungan ke para masing-masing anggota PIKKI untuk mengetahui lebih dekat lagi industri yang digelutinya,” ungkap Eki.
Eki menilai, kehadiran para pimpinan PT PAL Indonesia, PT BKI, dan Kemenperin, adalah bentuk nyata dukungan pemerintah dan BUMN terhadap upaya PIKKI untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing industri komponen kapal nasional.
“Anggota kami adalah para pelaku industri kecil, menengah, hingga besar. Kami memiliki semangat dan tekad yang sama, yaitu produk komponen kapal “Made in Indonesia” harus menjadi pilihan utama galangan nasional, baik PT PAL maupun galangan swasta lainnya. Kami menyadari tantangannya tidak mudah. Persaingan global ketat, standar mutu harus tinggi, dan delivery harus tepat waktu. Namun saya yakin, dengan kolaborasi yang solid antara 4 pilar, yaitu Industri Komponen, BKI sebagai regulator teknis, PT PAL sebagai galangan nasional, dan Kemenperin sebagai pembina kebijakan, kita akan mampu melangkah lebih cepat dan lebih kuat. Hari ini kita berkumpul untuk menyamakan visi dan strategi ke depan dan paparan dari Dirut PT PAL Indonesia tentang arah dan kebutuhan industri galangan ke depan,” tekan Eki.
Ditambahkan, akhirnya Eki berpesan untuk dua hal penting bagi seluruh anggota PIKKI, yaitu jaga kualitas produk. Karena kualitas adalah tiket masuk kita ke pasar nasional maupun Internasional. Kedua, jaga komitmen delivery. Karena kepercayaan PT PAL, dan galangan lain hanya bisa kita dapatkan kalau kita konsisten menempati janji.
Sementara di kaca mata Munir Muradi yang mewakili Dirut PT BKI mengatakan, untuk meningkatkan daya saing industri komponen kapal Indonesia, industri lokal pendukung maritim memiliki peran strategis yang tak tergantikan dalam ekosistem maritim nasional. Kemandirian pasokan komponen dan jasa teknis tidak hanya memperkuat rantai pasok, tetapi juga memperkokoh kedaulatan dan ketahanan maritim negara. Oleh karena itu, penguatan kualitas produk, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan standar dan praktik terbaik internasional harus menjadi prioritas kita bersama.
Kedua, daya saing bukan sekadar mampu menurunkan biaya atau mempercepat produksi, daya saing sejati lahir dari inovasi berkelanjutan, kepastian mutu, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pelanggan – baik di pasar domestik maupun ekspor. Di sinilah peran PIKKI sebagai wadah kolaborasi dan advokasi bagi pelaku industri komponen kapal menjadi sangat krusial. Melalui sinergi antara pelaku industri, lembaga klasifikasi seperti BKI, dan pemangku kepentingan pemerintah serta pengguna akhir seperti PT PAL, kita dapat menciptakan ekosistem yang memfasilitasi peningkatan kapasitas produksi, transfer teknologi, dan standarisasi mutu.
Ketiga, dukungan kita sebagai stakeholder – dari pengambil kebijakan, regulator, hingga pelaku usaha — harus hadir dalam bentuk nyata: insentif untuk inovasi, program peningkatan kompetensi tenaga kerja, akses pembiayaan yang terjangkau, serta kemudahan integrasi ke dalam rantai pasok besar. BKI berkomitmen untuk terus menjadi mitra yang mendukung proses tersebut, khususnya melalui penerapan standar klasifikasi yang transparan, efisien, dan berorientasi pada keselamatan serta kualitas.
Munir berpesan, kemampuan bersaing sebuah industri bukanlah warisan yang tiba-tiba ada, melainkan hasil kerja kolektif, disiplin mutu, dan keberanian untuk berubah. PIKKI, sebagai bagian penting dari ekosistem ini, mempunyai peluang untuk menjadi motor penggerak transformasi industri komponen kapal menuju tingkat yang lebih tinggi. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk berkolaborasi lebih erat, memperkuat kapabilitas, dan memastikan bahwa kebutuhan pendukung industri maritim nasional dipenuhi dengan kualitas kebanggaan Indonesia.
Sedangkan Direktur IMATAP Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono, melihat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap transportasi laut, baik untuk barang maupun penumpang.
Hal ini, pasalnya, terbuka peluang besar bagi pengembangan dan modernisasi industri galangan kapal nasional. Apalagi, lebih dari 17.000 pulau dengan 65 persen wilayahnya terdiri dari perairan, garis pantai lebih dari 99.000 km, kita memiliki mobilitas antar pulau dan konektivitas maritim nasional, yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan pembangunan wilayah.
Di sisi lain, Kemenperin telah melakukan bimtek dan Sertifikasi produk komponen perkapalan, Kemenperin memfasilitasi dan dibiayai APBN untuk 5 produk komponen perkapalan perusahaan anggota PIKKI.
Kemenperin menyelenggarakan Sosialisasi penerapan SMK di 4 wilayah Indonesia dengan konsentrasi jumlah perusahaan terbesar. Tujuannya meningkatkan kesadaran manajemen perusahaan dalam penerapan SMK3 di lingkungannya, guna melindungi tenaga kerja yang juga akan berdampak pada produktivitas. (Muhammad Raya)
