Atasi Tenaga Kerja Asing, Pusdiklat Bangun Politeknik di Pusat Pertumbuhan Industri Baru untuk Cetak SDM Kompeten

Plt Sekjen Kemenperin Haris Munandar tengah berbicara saat diskusi bersama Forwin didampingi Kapusdiklat Mujiyono dan Kepala Biro Humas Kemenperin Setia Utama
Plt Sekjen Kemenperin Haris Munandar tengah berbicara saat diskusi bersama Forwin didampingi Kapusdiklat Mujiyono dan Kepala Biro Humas Kemenperin Setia Utama

 

 

 

 

 

Jakarta, Maritim

Untuk mengatasi tenaga kerja asing di pusat-pusat pertumbuhan industri baru di wilayah pengembangan industri di Indonesia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membangun politeknik di berbagai daerah, sehingga dapat dicetak sumber daya manusia (SDM) kompeten sesuai kebutuhan industri. Dengan program pendidikan vokasi.

“Kami siap memasok SDM kompeten sesuai kebutuhan investasi asing yang masuk di berbagai daerah dengan membangun politeknik. Sehingga sedikit demi sedikit kita bisa mengurangi hadirnya tenaga kerja asing yang bekerja di pusat-pusat pertumbuhan industri baru di kawasan industri tersebut,” kata Plt Sekjen Kemenperin, Haris Munandar, saat diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin), di Jakarta, kemarin.

Sementara di tempat sama, Kapusdiklat Industri Kemenperin, Mujiyono menjelaskan, saat ini sembilan sekolah menengah kejuruan (SMK) di bawah binaan Kemenperin telah memiliki spesialisasi berbasis kompetensi dan link and match dengan kebutuhan dunia industri. Termasuk sepuluh politeknik dan delapan Balai Diklat Industri di seluruh Indonesia. Ditambah dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan modern. Seperti ruang workshop, laboratorium dan pabrik mini (teaching factory) di berbagai SMK, LSP, TUK dan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi terhadap lulusan. Ditambah diklat 3 in 1 pada perusahaan industri.

Menurut Haris, SDM yang trampil saat ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor manufaktur. Selain modal dan teknologi.

Apalagi, pemerintah kini tengah memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan investasi baru, sehingga memerlukan tenaga kerja kompeten untuk proses produksi. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga tengah melakukan pemerataan industri yang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Di mana Kemenperin nemfasilitasi dengan pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa di dalamnya.

Tapi masalah yang ditemukan di lapangan, tambahnya, ketika pabrik dibangun di remote area susah mendapatkan tenaga kerja kompeten. Contohnya, di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Yang saat ini menjadi pusat industri smelter berbasis nikel.

“Sebagai jawabannya, kami kini sudah mendirikan Politeknik Industri Logam Morowali untuk mencetak SDM sesuai permintaan industri,” ungkap Kapusdiklat Industri Kemenperin, Mujiyono.

Disebutkan, dengan rata-rata pertumbuhan industri 5-6% per tahun, dibutuhkan lebih dari 500.000-600.000 tenaga kerja per tahun. Kemenperin menargetkan dapat menghasilkan pekerja kompeten yang tersertifikasi sebanyak 220.000 pada 2017.

Untuk mencapai sasaran dalam menciptakan SDM industri yang kompeten, lanjut Mujiyono, terdapat empat program strategis yang sedang dijalankan berdasarkan PP No 41 tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Yakni pengembangan pendidikan vokasi industri, pelaksanaan 3 in 1 (pelatihan-sertifikasi kompetensi-penempatan kerja), pemagangan industri dan sertifikasi kompetensi.

“Ke depan, berbagai politeknik akan didirikan mendekati kawasan industri, dengan tujuan untuk memudahkan proses penyerapan tenaga kerja lokal. Tahun ini kita akan bangun Politeknik Industri Furnitur di Semarang dan Akademi Komunitas Industri Logam di Bantaeng. Pada 2018 Politeknik Industri Minyak Sawit di Dumai, Riau dan Politeknik Industri Baja di Batulicin, Kalimantan Selatan. Disusul pada 2019 dibangun Akademi Komunitas Industri Kelapa Sawit di Sei Mangkei dan Politeknik Industri Petrokimia di Teluk Bintuni,” urai Mujiyono.

Pada tahap pertama, program pendidikan vokasi industri di Jawa Timur telah diteken MoU dengan 49 perusahaan industri bersama 234 SMK. Kemudian bulan ini MoU di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan target 50 perusahaan dan 250 SMK di mana satu perusahaan industri menggandeng lima SMK.

“Semua itu dilakukan karena kami dapat tugas dari Presiden Jokowi bahwa lembaga pendidikan di lingkungan Kemenperin menjadi role model pelaksanaan pendidikan vokasi yang link and match dengan industri,” urai Mujiyono. (M Raya Tuah)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *