JAKARTA, MARITIM.
Dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan porsi besar untuk pelatihan vokasi. Untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi tersebut, Pemda khususnya Dinas Tenaga Kerja diminta segera mengembangkan pelatihan vokasi dengan bekerjasama industri yang ada di daerahnya masing-masing.
“Dengan demikian pelatihan vokasi bisa memberikan kontribusi besar dalam upaya peningkatan kompetensi pekerja, “ kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Bambang Satrio Lelono saat menutup Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tahun 2018 di Jakarta, Jum’at (2/1).
Rakor bertema “Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia Melalui Penguatan Akses dan Mutu Pelatihan Vokasi” yang diikuti para Kadisnaker dan Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) seluruh Indonesia itu berlangsung dua hari di Hotel Bidakara.
Dirjen mengatakan, percepatan kompetensi tenaga kerja tidak bisa hanya dari dunia pendidikan, tetapi pelatihan kerja juga memiliki peran penting. Saat ini yang menjadi kendala paling besar bukan karena tidak ada lowongan kerja, tapi kompetensi jabatan yang belum sesuai.
Terkait masalah, lanjut Bambang Satrio, Menaker Hanif Dakhiri sangat mendukung setiap daerah membentuk pelatihan vokasi bekerja sama dengan Apindo dan Kadin setempat. “Pelatihan vokasi akan mendapat perhatian dan porsi yang cukup besar,” katanya.
Untuk merealisasikan hal ini, pihaknya akan bekerja cepat agar bisa mencapai target penyerapan anggaran sebesar 70 persen pada Juli 2018 mendatang. Sedang para Kadisnaker diminta segera merancang pembentukan komite pelatihan vokasi daerah.
“Seluruh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dan Disnaker provinsi bisa mensinergikan kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD,” tegasnya.
Menyoal pendanaan pelatihan, Bambang mengatakan, saat ini alokasi anggaran untuk pelatihan kerja masih sangat jauh dibanding dengan pendidikan formal. Peran anggaran menjadi sangat penting baik anggaran pusat, daerah atau sumber dana dari swasta.
“Kami minta kepada para kepala dinas provinsi/kab/kota untuk mengalokasikan dana APBD lebih besar lagi untuk pelatihan,” katanya.
Menyinggung target pemerintah melatih 1,4 juta orang di tahun 2017, Dirjen Binalattas mengakui tidak mudah karena terkendala kurangnya instruktur. Untuk menambah instruktur dari PNS terkendala beberapa regulasi yang diterbitkan Kemenpan & RB. Untuk itu, Kemnaker akan terus berkordinasi dengan Kemenpan & RB guna menambah instruktur yang berstatus PNS.
Selain mengantisipasi kekurangan instruktur, pihaknya juga akan meningkatkan sinergi dengan pihak ketiga, seperti industri karena banyak industry memiliki instruktur yang handal. Untuk itu, BLK yang dikelola Pemda diminta segera mengidentifikasi program pelatihan sesuai dengan skema yang ada di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Seluruh BLK di daerah juga diharapkan menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK). **Purwanto.
