Minister of Agriculture & Rural Development Vietnam, Hoàng Văn Thắng
Nusadua Bali, Maritim
KARENA selama ini nelayan Vietnam dinilai merupakan salah satu pelaku illegal fishing di Indonesia, maka Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menawarkan pengusaha atau nelayan Vietnam untuk berinvestasi pada sektor perikanan di Indonesia. Penawaran ini disampaikan saat melakukan pertemuan bilateral dengan Deputy Minister of Agriculture and Rural Development Vietnam, Hoàng Văn Thắng beberapa hari lalu.
Pertemuan berlangsung di sela-sela Pertemuan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua Bali. Keduanya membicarakan peluang kerja sama Indonesia dan Vietnam di industri pengolahan perikanan.
Menteri Susi secara lugas mengatakan, selama ini nelayan Vietnam merupakan salah satu pelaku illegal fishing di perairan Indonesia. Sebab itu, banyak kapal dan nelayan Vietnam yang ditangkap karena melanggar aturan.
Terkait ini, ketimbang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia yang sudah dilarang dan dinyatakan ilegal, Menteri Susi menawarkan Vietnam berinvestasi dan mendirikan pabrik di sektor pengolahan perikanan di Indonesia. Ujar Menteri ddalam keterangan resminya: “Sekarang untuk industri processing dapat 100% berupa kepemilikan asing. Dan untuk di beberapa wilayah bisa dapat tax holiday, insentif bea masuk, custom, dan insentif lain. Jadi tak usah jauh tangkap ikan ke wilayah Indonesia, nanti menimbulkan masalah. Jadi beli saja kepada nelayan Indonesia, proses, kemudian produknya ekspor ke Vietnam”.
Tawaran kerja sama ini menurut Menteri Susi juga merupakan apresiasi Indonesia atas menurunnya pelanggaran illegal fishing oleh Vietnam beberapa waktu terakhir. Cara yang sama menurutnya telah berhasil dilakukan antara Indonesia dan Thailand. Setelah Thailand hentikan kegiatan penangkapan di Indonesia dan membeli bahan baku kepada Indonesia, ekspor Indonesia ke Thailand naik hampir 1.000%. Selain itu, hubungan kedua negara juga jadi lebih baik.
Menteri Susi mencontohkan Jembrana, Bali yang kaya dengan ikan-ikan tongkol, lemuru, mackerel, dan berbagai jenis ikan lainnya. Dalam sehari terdapat sekitar 100-150 ton ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan. Menurutnya ini merupakan peluang Vietnam untuk membuka pabrik pengolahan di sana. Menteri Susi juga katakan, di Indonesia saat ini ikan banyak dan harganya murah. Selain itu, banyak nelayan yang melakukan penangkapan, hingga investor tak perlu khawatir kekurangan bahan baku. Selain di Jembrana, banyak daerah lain di Indonesia sangat potensial untuk pengembangan industri perikanan. Ungkap Menteri Susi: “Sekarang silakan datang ke Papua dan Maluku, yang banyak menghasilkan ikan, dan perlu pabrik serta uang untuk beli bahan baku”.
Terkait hal tersebut, Hoàng Văn Thắng menyatakan sepakat dengan Menteri Susi. Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Vietnam telah perketat pengawasan terhadap kapal-kapal yang melanggar hukum dan memberi sanksi tegas terhadap pelaku. Tujuannya adalah untuk mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan. Terlebih lagi karena Vietnam baru saja diberi kartu kuning oleh Uni Eropa, karena masalah illegal fishing. Namun di samping menegakkan aturan, menurutnya pemerintah Vietnam juga harus mencari solusi bagaimana menciptakan situasi kondusif bagi nelayan agar mereka bisa bertahan hidup.
Untuk itu, Vietnam menyambut baik tawaran kerja sama dari Indonesia. Peluang ini dapat dimanfaatkan Vietnam untuk menghasilkan produk perikanan guna memenuhi kebutuhan hidup 100 juta lebih penduduk Vietnam. Ucap Hoàng Văn Thắng: “Sekembali ke Vietnam, saya akan diskusikan dengan pengusaha-pengusaha di bidang ini. Dan setelah ini, saya akan sampaikan apa yang kita bicarakan kepada Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam.
Selain masalah illegal fishing, dalam pertemuan itu Indonesia dan Vietnam juga bicarakan perikanan berkelanjutan. Menteri Susi menyarankan agar pemerintah Vietnam melarang penggunaan alat tangkap trawl yang dinilai merusak lingkungan dan menghabiskan sumber daya ikan, seperti yang telah dilakukan Indonesia. Mengenai hal ini, Hoàng Văn Thắng akui bahwa Vietnam sudah mulai melarang penggunaan trawl terhadap nelayan dan pengusaha perikanannya.
Menteri Susi juga meminta Vietnam tak lagi membeli bibit lobster dan lobster bertelur dari Indonesia. Akibat masih tingginya permintaan dari Vietnam, banyak pengepul Indonesia yang melakukan penyelundupan yang sangat mengancam keberlanjutan lobster di alam.
“Bibit lobster ini belum bisa dikembangkan dengan artificial breeding, kecuali lobster air tawar yang dapat dikembangkan dengan aquaculture. Oleh karena itu, apabila tidak dijaga, ke depan nanti lobster akan punah. Lobster yang boleh dibeli adalah yang berukuran di atas 200 gram per ekor dan tak dalam kondisi bertelur. Vietnam dapat membesarkannya hingga ukuran 800 gram. Ini demi keberlanjutan bisnis Vietnam dan Indonesia” terang Menteri Susi.
Dijelaskan pula, pengambilan bibit lobster di alam telah mengurangi produksi lobster di Indonesia. Puluhan tahun lalu dalam satu tahun tangkapan lobster bisa mencapai puluhan ribu ton, namun saat ini tinggal sekitar seribu ton saja, karena lobsternya kian berkurang.
Sebagai contoh, punahnya ikan sidat (eel) yang kini telah masuk Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Pengambilan glass eels di alam dan pengirimannya ke Jepang dan Korea di masa lampau telah membuat punah jenis ikan ini. Terkait hal tersebut, Hoàng Văn Thắng berjanji bahwa pemerintah Vietnam akan berikan sosialisasi kepada daerah-daerah yang masih membeli bibit lobster dan arahkan mereka untuk berpindah pada usaha lainnya. Pungkas Hoàng Văn Thắng: “Saya pikir nanti kita perlu lakukan lebih banyak pertemuan lagi antara dua belah pihak, dan nanti bisa bicarakan lebih lanjut masalah ini”.***ERICK ARHADITA
