SURABAYA – MARITIM : Tol laut yang menjadi program pemerintah untuk memperlancar dan mengefisienkan angkutan barang, secara rutin dan terjadwal, dari Barat sampai ke Timur Indonesia, untuk memperkuat jalur pelayaran dan logistik.Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, namun secara bertahap nantinya bisa terselesaikan.
Hal tersebut diakui, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko , saat jadi pembicara kunci pada Focus Group Discussion (FGD) Tol Laut dengan tema “Melanjutkan Konektivitas, Membuka Jalur Logistik dan Menekan Disparitas Harga di Hotel Garden Palace Surabaya, Kamis (17/1).
Menurut Wisnu, sejak program ini dicanangkan pada 2015 lalu, pelaksanaan program tol laut masih harus terus dioptimalkan agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung ,yakni mampu menurunkan biaya logistik dan menekan angka disparitas harga barang.
“Dari tahun ke tahun penyelenggaraan angkutan barang di laut (tol laut) terus ditingkatkan. Ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah trayek, yang pada 2018 dan 2019 mencapai 18 trayek dilayani oleh 19 armada kapal,” terang Wisnu.
Ia menguraikan, dari total 18 trayek pada 2019, sebanyak 5 trayek diopersikan oleh PT. Pelni, dua trayek PT. ASDP, dan 4 trayek oleh Djakarta Lloyd melalui penugasan. Sedangkan 7 trayek lainnya , dioperasikan oleh perusahan pelayaran swasta melaui mekanisme pelelangan umum.
Adapun kapal-kapal tol laut tersebut akan menyinggahi 4 pelabuhan pangkal, 6 pelabuhan transshipment dan 66 pelabuhan singgah.
Sedangkan bicara tentang anggaran, Wisnu mengaku, tahun 2019 ini, subsidi angkutan tol laut mengalami penurunan sekitar 50 persen, dari 2018 sebesar Rp447,6 miliar jadi Rp222 miliar tahun 2019,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Capt. Wisnu juga menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tol laut selama ini.“Kami menyadari masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program tol laut. Di antaranya, pelayanan kapal tol laut belum sepenuhnya menjangkau daerah T3P (Terdepan, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan),”ujar Capt. Wisnu.
Selain itu, masih minimnya fasilitas bongkar muat di beberapa pelabuhan singgah, serta belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam tata kelola operasional tol laut.Ke depan Pemerintah bersama pihak terkait berkomitmen, untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang yang profesional dan transparan melalui digitalisasi sistem pelayanan pelabuhan.
Hal penting lain yang harus dilakukan , yakni dengan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan peralatan dalam mendukung pelayanan serta mengoptimalkan pelabuhan sebagai lokasi transhipment petikemas, baik domestik maupun internasional.
Selain kendala-kendala tersebut, menurut Wisnu, kurang optimalnya muatan balik juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dicari solusinya.Dari data realisasi muatan berangkat tahun 2018 tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 229.565 ton dengan total 239 voyage. Sedangkan untuk realisasi muatan balik tercatat sebesar 5.502 ton sehingga harus terus ditingkatkan.(Rabiatun)
