Surabaya – Maritim
“TRANSPORTASI angkutan laut dan penyeberangan merupakan ujung tombak perekonomian, dan juga perwujudan nyata dari Tol Laut. Karena menurut kami definisi dari Tol Laut adalah angkutan laut yang mengangkut logistik ke seluruh wilayah Indonesia secara kuntinyu, tepat waktu dan terjadwal. Bahkan di angkutan penyeberangan selain terjadwal juga beroperasi 24 jam sehari, baik ada muatan maupun tidak” ungkap Bambang Harjo Soekartono, Anggota Komisi VI DPR-RI kepada jurnalis kepelabuhanan, termasuk wartawan Maritim.Com, akhir pekan lalu di Hotel Bumi Surabaya.
Kedatangan Bambang Harjo ke Surabaya adalah dalam rangka mendampingi H. Azam Azman Natawijana Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, menghadiri HUT ke-41 PT Dharma Lautan Utama, perusahaan pelayaran nasional yang berkantor pusat di Surabaya.
Selanjutnya Bambang Harjo mengatakan bahwa layanan angkutan laut dan angkutan penyeberangan telah menjangkau seluruh wilayah RI, lewat tiga sabuk lintasan: sabuk utara (Sabang-Jayapura), sabuk tengah (Palembang-Fakfak) dan sabuk selatan (Sabang-Merauke). Terkait halitu, Bambang Harjo mengatakan: ”Hebatnya, perusahaan pelayaran swasta yang mengoperasikan armada mereka pada sabuk-sabuk lintasan itu, melakukan tanpa subsidi pemerintah. Hal itu merupakan bukti bahwa program tol-laut telah dilakukan sejak dulu oleh perusahaan pelayaran nasional dengan armada berjumlah lebih dari 15.000 unit kapal. Berkat dedikasi mereka, tak terjadi disparitas harga di berbagai tempat di Indonesia. Sebagai contoh, harga semen sebelum diluncurkan program tol laut oleh pemerintah RI, di Tarakan hanya Rp.61.000 per zak, sedang di Jawa Rp.60.000 atau hanya selisih Rp.1.000 per zak”.
Dalam kesempatan itu, Bambang Harjo berharap agar pemerintah memberi kesempatan sama dalam pengoperasian kapal-kapal keperintisan. Dalam aturan saat ini, kapal-kapal pemerintah hanya boleh dioperasikan oleh BUMN/BUMD melayani lintasan keperintisan. Karenanya diharap perusahaan-perusahaan pelayaran swasta yang berkualitas dan terbaik juga diberi prioritas berpartisipasi melayani lintasan keperintisan dengan mengoprasikan kapal pemerintah. Pada hakekatnya selama ini perusahaan pelayaran swasta dengan menggunakan kapal milik sendiri, begitu pula BUMN/BUMD. Tetapi akhirnya banyak yang tak sanggup melayaninya secara kosisten. Bambang mencntohkan pada lintas Paciran Lamongan Jatim ke Garongkong Sulawesi Selatan yang sudah tak konsisten lagi beropersi meski berimpit dengan lintas Surabaya-Makassar yang dilayani perusahaan swasta tanpa menggunakan subsidi.***(ERICK A.M.).
