SEBAGAI upaya pengembangan pelabuhan guna merangsang perekonomiam di daerah,Kementerian Perhubungan mendorong pengembangan pelabuhan lewat pola kerja sama dengan fihak ketiga.Sejauh ini Kemenhub telah menandatangani nota kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan barang milik negara di empat lokasi, meliputi pelabuhan-pelabuhan Sintete, Probolinggo, Waingapu, dan Bima.
Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan menilai Pelabuhan yang berfungsi sebagai gerbang arus barang memiliki peran vital dalam menyokong ekonomi di daerah. Karenanya kerja sama pengelolaam pelabuhan dengan pihak ketiga, baik badan usaha pelabuhan milik negara maupun milik swasta diharap akan mampu tingkatkan produktivitas secara efisien. Ke depan, pengembangan pelabuhan akan dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP), sedang negara tetap berperan Dari sisi keamanan, serta mendapat kontribusi bagi hasil dari pengelolaan pelabuhan.
Dalam rangka merealisasikan rencana, Kemenhub lewat Kesyahbandaram & Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bima menandatangani nota kerja sama pengelolaan pelabuhan dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang akan berlaku selama 30 tahun. Menurut Menhub, ke depan Pelindo III akan menambah alat bongkat muat, memperpanjang dermaga, dan pengembangan lainnya agar kapasitas Pelabuhan Bima meningkat. Terkait hal itu, Minggu (10/9/2017 di Bima, Menhub jelaskan: “Realisasi kerjasama pengelolaan pelabuhan Bima akan jadi pilot project di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dalam meniptakan kondisi bukan saja pelabuhannya yang maju, tetapisektor ekonominya juga ikut maju”..
Lebih jauh dikatakan, Pulau Sumbawa sebagai bagian dari Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Utamanya dari sumber daya alam, meliputi peternakan sapi, penanaman bawang merah, dan jagung. Namun, potensi tersebut belum tergarap optimal karena konektivitas yang minim antara Sumbawa dengan Pulau Jawa. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2016 NTB merupakan salah satu sentra penghasil jagung dengan produksi mencapai 1,51 juta ton dan menempati urutan ketujuh terbesar di Indonesia. NTB juga menjadi produsen bawang merah ketiga terbesar di Indonesia dengan produksi 211.804 ton. Untuk komoditas ternak, NTB merupakan habitat bagi 1,1 juta ekor sapi potong.Jumlah itu lebih banyak dibanding dengan total populasi ternak di provinsi Nusa Tenggara Timur yang hanya mencapai 930.997 ekor sapi. Berdasar fenomena itu, populasi sapi yang besar di NTB, khususnya di Sumbawa membuat Pelabuhan Bima berpotensi untuk disinggahi kapal angkutan ternak.
Menurut Budi Karya, alih kelola pelabuhan yang dibangun Kemenhub ke BUP bakal menghemat anggaran operasional. Dari penghematan itu dapat digunakan untuk kebutuhan lebih mendesak, karena anggaran pemerintah terbatas dalam membangun infrastruktur transportasi, termasuk pembangunn dan pengembangan fasilitas pelabuhan. Karena itu, dalam jangka panjang institusinya hanya akan lebih berperan sebagai regulator dan menjadi minoritas dalam membangun infrastruktur pelabuhan.
Corporate Secretary Pelindo III, Faruq Hidayat katakan perseroan berniat mengelola sembilan pelabuhan milik Kemenhub yang sebagian besar lokasinya di NTB dan NTT. Ujarnya: “Kami ingin integrasikan pengelolaannya, kemudian sharing profit dengan Kemenhub. Saat ini kapal bersandar itu separuh pelayanan ke kami dan separuh lagi ke Kemenhub. Setelah perjanjian kerja sama ditandtagani, Pelindo III berniat membenahi Pelabuhan Bima dengan investasi Rp100 miliar, yang dilakukan secara bertahap mulai dari pemanjangan dermaga hingga pengadaan crane dan alat bongkar muat lain”.***ADIT/Dps/Maritim