Jakarta, Maritim
Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menyatakan, delapan perusahaan galangan masih tetap komit untuk menyelesaikan pembangunan 26 kapal baru bagi keperluan program Tol Laut, yan terlambat diserahkan kepada Kemenhub sebagai pihak pemesan.
“Saat ini kami belum bicara soal sanksi. Karena teman teman masih konsen untuk penyelesaian,” kata Sekjen Iperindo, Askan Naim, saat ditanya tabloidmaritim melalui pesan whats app, Kamis (18/10).
Sementara satu hari sebelumnya, Rabu (17/10), Iperindo menggelar jumpa pers di kantornya. aat itu penjelasan kepada wartawan diberikan oleh Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam dan Sekjen Iperindo Askan Naim.
Tema yang dikupas ihwal dilayangkannya surat Iperindo kepada Presiden Jokowi pada 4 September 2018. Prihal ‘Permohonan Kebijakan Perpanjangan Waktu Penyerahan Kapal Perintis dan Pembebasan Denda’. Surat ditembuskan juga kepada Menhub dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub.
Askan menambahkan, delapan galangan anggota Iperindo tersebut, hanya terlambat menyerahkan kapal dan bukan gagal membangun kapal. Karena mereka masih konsen untuk menyelesaikan.
Tapi Askan tak mau menyebutkan delapan anggotanya tersebut satu per satu.
Dijelaskan, saat ini progres penyelesaian 26 unit kapal terlambat tersebut, diserahkan kepada Kemenhub. Di mana proses pengerjaannya masih terus dilakukan di lapangan.
“Rata-rata progresnya sudah diatas 90%. Bahkan ada yang sudah 97,” ujarnya.
Sedangkan soal surat kepada Presiden Jokowi, Iperindo meminta waktu penyerahan kapal-kapal perintis untuk program Tol Laut sampai akhir Desember 2018 serta membebaskan denda-denda keterlambatannya.
Dalam surat Iperindo No 029/IP/DPP-KU/09/2018 disebukan, galangan-galangan kapal BUMN dan swasta telah berusaha untuk menyelesaikan tepat waktu. Namun sampai dengan akhir April 2018 masih terdapat beberapa kapal yang belum selesai.
Hambatan umum yang dihadapi adalah masih banyak komponen kapal yang diimpor, di mana proses importasinya butuh waktu panjang. Baik untuk proses pengadaannya maupun pada proses clearance masuk di pelabuhan.
Di samping itu, beberapa galangan mengalami kendala juga dari ketersediaan jumlah tenaga kerja trampil, mengingat program pengadaan kapal-kapal ini berlangsung pada saat yang bersamaan dan dengan jumlah yang cukup banyak.
“Kalau tidak diberikan pembebasan, ya tidak apa-apa, namanya juga usaha,” ucap Askan. (M Raya Tuah)
