KUTA DENPASAR – MARITIM : Untuk mendukung terciptanya pengembangan pariwisata Bali yang berkualitas PT Alto Halo Digital International (AHDI) terus mensosialisasikan transaksi berbasis elektronik. Dengan transaksi Alipay, wisatawan asal Tiongkok yang berwisata ke Bali akan bertransaksi dalam bentuk mata uang Rupiah dan bukan menggunakan mata uang Renminbi (RMB).
Hal ini disampaikan Presiden Direktur PT AHDI, Rudi Ramli, dalam sosialisai penggunaan transaksi Alipay, di Hotel Swiss Bell jalan Dewi Sri Kuta, Jumat (11/1/2019). Ungkap Rudi: “Kami sudah lakukan pembicaraan dengan Bank Indonesia, agar para wisatawan Tiongkok yang ke Bali menggunakan mata uang Rupiah dalam bertransaksi. Dengan demikian saat melakukan transaksi akan tercatat jadi pemasukan negara”.
Menurut Rudi, saat ini dalam pelaksanaan di lapangan, mulai banyak “merchant” yang memberlakukan transaksi dengan menggunakan transakasi Alipay. Jelasnya: “Kami anjurkan semua toko agar pakai Alipay. Untuk itu, kami siapkan caranya, pergi ke toko-toko yang masih gunakan transaksi dengan mata uang Tiongkok Renminbi (RMB)/Yuan yang memiliki nilai tukar Rp.2,08645 . Supaya BI bicara dengan mereka, agar menggunakan transaksi dengan Rupiah di merchant seperti hotel, restauran, spa, dan toko toko. Karena turis Tiongkok lebih suka bertransaksi lewat handphone, yang semua sudah disupport Alipay“.
Rudi menambahkan, pihaknya mendukung terciptanya pariwisata Bali yang berkualitas, karena transaksi Alipay mempunyai kemampuan memblokir transaksi di merchant yang masih gunakan transaksi dengan menggunakan mata uang Tiongkok. Sebelimnya, Rudi
mengatakan, selama ini “mafia” di usaha pariwisata Bali leluasa menjalankan praktik ilegal dengan transaksi RMB tanpa pengenaaan kurs rupiah, hingga semua transaksi langsung antar perbankan di Tiongkok. Akibatnya, proses transaksi yang dilakukan di Indonesia tidak berdampak pada perekonomian daerah dan penambahan devisa negara.
Ia menyebut saat ini di Bali masih menggunakan beberapa metode pembayaran ilegal menggunakan RMB yakni Wechat Pay, transaksi kartu Union Pay melalui mesin electronic data capture (EDC) yang menggunakan Wifi dari Tiongkok dan lewat voucher yang diterapkan di beberapa toko cenderamata atau aksesoris dan restoran. Hal ini, menurutnya patut ditindaklanjuti terkait langkah Pemprov Bali yang sedang tertibkan usaha pariwisata agar berkualitas.
Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Bali AA Ngurah Alit Wiraputra, katakan, saat ini sistem transaksi seperti Alipay memang sudah waktunya diterapkan, termasuk di Bali. Ujarnya: “Suka atau tidak suka, ini memang sudah waktunya. Dengan transaksi Alipay, negara dapat melakukan penghematan dalam pencetakan uang”.
Untuk wilayah Bali, kedepan kunjungan wisatawan Asia termasuk dari Tiongkok diprediksi akan kian besar. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Bali. Tutur Ketua Umum Kadin Bali: “Kedepan bagaimana kita bisa menyukseskan ini, hingga mulai sekarang sudah harus menyiapkan infrastrukturnya, “merchant” dan sebagainya harus siap. Penggunaan transaksi Alipay memerlukan infrastruktur yang besar, tidak bisa begitu saja. Karena itu alat-alatnya harus siap, hingga kita bisa membangun dari hulu ke hilir, dan industri pariwisata dapat bermanfaat secara luas, menguntungkan bagi devisa serta menambah pemasukan pajak. Kita lihat sistem yang diterapkan tidak berbeda. Mereka nanti akan membuka cabang di Bali hingga kita bisa kontrol bersama-sama”.
Ujar Alit, dengan transaksi Alipay, semua transaksi sudah terdata secara digital, hingga
kemungkinan jadi sistem pembayaran resmi sangat ideal. Pungkasnya: “Dengan barcode dalam sistem transaksi, dengan satu alat saja sudah bisa terdeteksi semua. Karenanya akan berjalan baik, akuntabel, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Pendapatan daerah Bali akan bertambah dengan adanya hal ini. Hotel, restauran, spa dan sebagainya, semua akan mulai menggunakan, pembayaran akan terkontrol”. (Adit/Dps/Maritim)
