SURABAYA – MARITIM : Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-31 Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) pada Selasa 26 Februari 2019 besok, Pangkalan PLP Tanjung Uban serta Surabaya, berkenan menyelenggarakan berbagai kegiatan menyemarakkan hari jadi Pangkalan PLP tersebut. Di Tanjung Uban digelar gerak jalan, bakti sosial dan bersih pantai Bintan Lagoy, kunjungan ke Taman Kanak-kanak, kunjungan dan penyerahan bantuan Dharmawanita ke panti asuhan, dan donor darah. Sebelumnya, Pangkalan PLP Surabaya juga telah menggelar Peringatan HUT Pangkalan PLP bekerjasama dengan Kantor KSOP Kelas IV Probolinggo pada Kamis (21/2) lalu yang diisi dengan pemberian pass kecil, buku pelaut serta life jacket bagi para nelayan di wilayah Probolinggo.
Semboyan “Dharma Jala Praja Tama” yang berarti “Sebagai insan bahari selalu berusaha menjalankan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara”, diyakini menjadi nafas bagi personil KPLP menjalankan tugas. Guna mendukung tugas penjagaan, penyelamatan, pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan di bidang pelayaran, KPLP diperkuat jajaran personil dan armada kapal patroli yang memadai.
Kehadiran kapal patroli menjadi kekuatan utama bagi kelima Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) di Indonesia, termasuk bagi Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban dan Pangkalan PLP Kelas II Surabaya. Mohamad Nasir Kepala PLP Tanjung Uban menyebutkan, Pangkalan yang dipimpinnya itu memiliki sembilan unit armada kapal patroli, yang terdiri dari dua unit kapal patroli kelas I yaitu KN. ‘Kalimasadha’ dan KN. ‘Sarotama’, satu unit kapal kelas II KN. ‘Rantos’, juga dua unit kapal kelas IV KN.P-406 dan KN.P-464, serta empat unit kapal kelas V yakni KN.P-543, KN.P-544, KN.P-546 dan KN.P-547, serta didukung 86 orang personil yang bertugas di kantor maupun di kapal patroli.
Seluruh armada kapal negara itu dalam kondisi baik dan siap operasi melakukan patroli rutin di laut maupun tugas-tugas lainnya. Jelas Nasir: “Kapal patroli kami dilengkapi fasilitas dan peralatan memadai untuk mendukung pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja kami, yang meliputi perairan sebelah timur Sumatera Utara, seluruh perairan Aceh, Riau, dan sebelah barat provinsi Kalimantan Barat”.
Dijelaskan pula, karena luasnya cakupan wilayah operasi PLP Tanjung Uban maka jajaranya telah memetakan wilayah-wilayah perairan yang dianggap rawan untuk lebih memudahkan kegiatan operasi di laut. Imbuhnya: “Kami juga telah membuat beberapa pemetaan wilayah yang berpotensi terjadi kerawanan, seperti peta wilayah ilegal fishing, peta wilayah rawan tubrukan dan kandas, serta peta tingkat kerawanan pencurian dan kerusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)”.
Selain itu, Nasir menyatakan bahwa Pangkalan PLP Tanjung Uban berkomitmen semakin meningkatkan pengawasan di laut terutama kepada sejumlah kapal yang lego jangkar dan diduga menyalahi aturan. Ujar Nasir: “Mulai awal Februari, kami sudah lakukan pengusiran terhadap kapal asing yang labuh jangkar di Perairan Tanjung Berakit, sebab kawasan itu masuk dalam teritorial Indonesia. Hal tersebut kami lakukan sebagai komitmen Indonesia mendukung keberhasilan pengendalian impor, cukai dan ekspor Ilegal di Selat Malaka, Pantai Timur Sumatera dan Batam, setelah adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dengan Ditjen Hubla Kemenhub Januari lalu.
Sementara itu, Pangkalan PLP Kelas II Surabaya diperkuat 71 personil dan lima unit kapal patroli, yaitu satu unit kapal kelas I KN. ‘Chundamani’, satu unit kapal kelas II KN. ‘Grantin’, dan 3 unit kapal kelas III yakni KN.P-306, KN.P-329 dan KN.P-371. Wawan, Kepala Pangkalan PLP Surabaya, sebutkan, wilayah operasi Pangkalan PLP Surabaya meliputi perairan Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
TERkait tugas dan tabnggungwabnya, Wawan jelaskan: “Mengingat luasnya wilayah operasi Pangkalan PLP Surabaya, kami telah memetakan beberapa wilayah perairan yang dianggap rawan akan terjadinya tubrukan kapal, pencurian SBNP, illegal logging, penyelundupan batu bara, kecelakaan kapal, kapal kandas, dan pelanggaran pelayaran yakni di perairan Sampit, Kotabaru, Banjarmasin, alur perairan Surabaya dan Selat Bali. Sedang perairan Balikpapan, Tarakan, Nunukan, dan Pare-Pare jadi wilayah perairan yang rawan dengan praktik illegal bunkering, human traficking, kegiatan alih muatan, dan kecelakaan kapal”.
Memungkasi keterangannya, Wawan menambahkan: “Tak hanya penguatan armada kapal patroli saja, peningkatan SDM KPLP juga menjadi prioritas Kemenhub agar personil KPLP memiliki jiwa melayani dan profesional. Ini jadi momentum baik untuk terus meningkatkan eksistensi KPLP yang didukung SDM profesional serta bekerja dengan hati dalam melayani masyarakat”. (Ayu/Sub/Maritim)
