JAKARTA – MARITIM : Disebabkan oleh belum optimalnya sistem logistik, dinilai jadi penyebab ketidakstabilan harga ikan, yang berdampak pada tingkat kesejahteraan nelayan. Mengacu data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) periode Oktober-November 2019, terjadi penurunan nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 0,53% dari 114,28 pada Oktober menjadi 113,67% pada November. Penurunan ini antara lain dipicu oleh masuknya musim ikan cakalang dan lemuru sehingga hasil tangkapan dan produksi nelayan meningkat, namun harga jualnya rendah.
Mohammad Abdi Suhufan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia menyebut bukan hanya domestik, harga cakalang di pasar internasional juga menglami penurunan. Dalam 2 bulan terakhir harga cakalang dunia turun sampai 40,98%. Harga acuan cakalang domestik seperti di Thailand tercatat senilai US$900/ton, terendah dalam 9 tahun terakhir. Padahal, pada Oktober 2017 cakalang di pasar Thailand pernah mencapai harga US$2.300/ton. Ujar Abdi, Senin (9/12/2019): “Tekanan harga ikan saat ini terjadi karena pengaruh internal dan eksternal”.
Dijelaskan pula sejauh ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tak memiliki mitigasi yang cukup untuk menjaga stabilitas harga karena sistem logistik ikan belum berjalan secara optimal. Ujarnya: “Ada rantai yang putus dari sistem tata niaga ikan sehingga pada musim ikan, harga jatuh dan pada musim paceklik, harga tinggi”.
Menurut Abdi, sistem logistik termasuk sistem perdagangan ikan kini masih konvensional. Oleh karena itu, dia menyarankan KKP harus memberi penugasan kepada Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Persero) untuk menjajaki pelaksanaan sistem resi gudang untuk komoditas ikan. Adapun sistem resi gudang sudah berjalan pada komoditas rumput laut dan garam.
KKP juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan unit pengolahan ikan (UPI) dengan dukungan sarana sistem rantai dingin yang sudah tersedia di lokasi-lokasi strategis. Lebih lanjut, siklus peningkatan produksi ikan pada musim tertentu telah menjadi rutinitas tahunan sehingga menurutnya, upaya mitigasi harga seharusnya dapat dilakukan pemerintah. Pungkasnya:
“Tak ada pembacaan yang baik dari pemerintah atas fenomena anjloknya harga ikan hingga terjadi secara berulang pada setiap tahun”. (Team Liputan)
