JAKARTA, MARITIM : Transformasi sektor kepelabuhanan dinilai menjadi kunci penting bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan logistik global yang semakin ketat. Upaya pembenahan pelabuhan tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga penguatan konektivitas dan sinergi antar pelaku usaha di sektor maritim.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Liana Trisnawati dalam seminar nasional kepelabuhanan bertema “Memperkuat Sinergi, Mendorong Transformasi Pelabuhan”. Seminar ini digelar sebagai forum diskusi antara pelaku usaha, regulator, dan pemangku kepentingan sektor maritim untuk membahas arah pengembangan pelabuhan nasional ke depan.
Hadir antara lain dalam acara itu, antara lain Wakil Menteri Luar Negeri Aris Havas Oegroseno, Dirjen Perhubungan Laut, M. Masyhud dan sejumlah asosiasi kemaritiman dan logistic dan sejumlah BUP (Badan Usaha Pelabuhan)
Menurut Liana, pelabuhan harus mampu menjadi garda terdepan dalam memenangkan kompetisi global, terutama di tengah dinamika perdagangan internasional yang semakin kompleks. Dalam konteks tersebut, sektor pelabuhan memegang peran strategis sebagai simpul utama dalam rantai logistik nasional.
“Jika kita ingin meningkatkan daya saing ekonomi, maka pembenahan sektor pelabuhan harus menjadi prioritas. Pelabuhan tidak hanya sekadar tempat bongkar muat barang, tetapi menjadi garda terdepan dalam membangun daya saing global,” ujar Liana.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional hingga sekitar 12 persen dari produk domestik bruto (PDB). Target tersebut hanya dapat tercapai jika pelabuhan di Indonesia mampu beroperasi secara efisien, terintegrasi, dan didukung konektivitas yang kuat.
Menurut Liana, pembenahan pelabuhan tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik atau perangkat keras. Aspek konektivitas antar pelabuhan, integrasi dengan kawasan industri, serta sinergi antar pelaku usaha menjadi faktor yang sama pentingnya.
“Pembenahan pelabuhan tidak hanya soal hardware. Yang tidak kalah penting adalah konektivitas dan sinergi antara seluruh pelaku usaha di sektor ini,” katanya.
Sebagai mitra pemerintah, ABUPI mendorong percepatan transformasi sektor pelabuhan melalui penguatan konektivitas dan peningkatan kerja sama antar pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa kata kunci dari pengembangan pelabuhan ke depan adalah sinergi.
Menurut Liana, seminar nasional ini juga diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan program kerja ABUPI ke depan. Hasil diskusi dari berbagai pemangku kepentingan akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis untuk mendorong transformasi sektor pelabuhan nasional.
Belum Optimal
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Aris Havas Oegroseno menyoroti posisi Indonesia dalam jalur pelayaran global yang dinilai belum optimal. Padahal, sebagian besar pelabuhan utama dunia yang berada di jalur navigasi global justru berlokasi di kawasan Asia.
“Pelabuhan utama yang menjadi hub dalam jalur navigasi global memang berada di Asia, tetapi tidak ada yang berada di Indonesia,” kata Havas.
Ia menjelaskan, saat ini Indonesia belum sepenuhnya masuk dalam jalur pelayaran utama dunia atau main line. Akibatnya, banyak kapal besar tidak langsung singgah di pelabuhan Indonesia dan harus melalui pelabuhan hub di negara lain.
Menurut Havas, persoalan mendasar yang perlu dijawab adalah arah strategi pembangunan pelabuhan nasional sebagai negara kepulauan.
“Pertanyaannya, sebagai negara kepulauan kita mau apa? Apakah kita ingin memiliki banyak pelabuhan kecil, atau membangun satu-dua pelabuhan besar yang berfungsi sebagai hub?” ujarnya.
Ia menilai, pembangunan pelabuhan hub berpotensi meningkatkan efisiensi logistik dan memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan global. Namun, pembangunan pelabuhan hub harus memenuhi sejumlah persyaratan strategis.
Pertama, pelabuhan harus berada dekat dengan jalur pelayaran utama dunia. Kedua, pelabuhan harus memiliki kedalaman alur atau draft sekitar 20 meter agar dapat disinggahi kapal-kapal besar. Ketiga, tarif layanan pelabuhan harus kompetitif dibandingkan negara lain.
Selain itu, pelabuhan hub juga harus memiliki kepastian hinterland atau dukungan kawasan industri di sekitarnya. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah membangun aliansi dengan perusahaan pelayaran global atau main liners.
“Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, dalam 10 tahun kita bisa memiliki pelabuhan hub yang kuat,” kata Havas.
Tantangan
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud menegaskan bahwa pelabuhan merupakan simpul utama dalam sistem logistik nasional. Oleh karena itu, transformasi sektor pelabuhan menjadi langkah penting untuk menciptakan efisiensi dan meningkatkan daya saing.
Menurut Masyhud, salah satu tantangan terbesar sektor logistik Indonesia adalah masalah konektivitas dan tingginya biaya logistik.
Indonesia saat ini memiliki sekitar 3.000 pelabuhan. Namun jumlah tersebut masih belum sebanding dengan jumlah pulau berpenghuni di Indonesia, sehingga konektivitas logistik masih belum merata.
“Pelabuhan memang banyak, tetapi masih belum cukup jika dibandingkan dengan jumlah pulau yang dihuni. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi konektivitas logistik nasional,” ujarnya.
Untuk meningkatkan daya saing pelabuhan nasional, pemerintah mendorong peningkatan kualitas operasional serta percepatan digitalisasi layanan pelabuhan. Transformasi digital dinilai dapat meningkatkan efisiensi layanan sekaligus mempercepat arus barang.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, sektor pelabuhan diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam memperkuat sistem logistik nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam peta perdagangan global.**Hbb
