JAKARTA – MARITIM : Dalam rangka memenuhi harapan masyarakat Indonesia yang terus memerlukan kehadiran tol laut utamanya di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP), pemerintah berkomitmen akan terus hadir dan mengoptimalkan pelayanan tol laut. Adapun keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah 3TP yang telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Dirjenla Kemenhub), R. Agus Purnomo mengatakan bahwa ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan disparitas harga yang rendah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) menjadi fokus utama bagi Kemenhub. Ungkapnya beberapa hari lalu: “Namun program tol laut ini bukan semata mata milik satu Kementerian atau Lembaga saja, melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan termasuk juga Pemerintah Daerah (Pemda) serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal”.
Pada tahun 2019, pemerintah menyediakan 158 unit kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik, 15 unit kapal petikemas feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede. Dari jumlah 113 kapal perintis itu, 46 trayek diberikan penugasan kepada PT. Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 % beroperasi di KTI.
Sebelum diselenggarakan program kewajiban pelayanan publik tol laut, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah 3TP yang tak dmampu membeli barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, karena minimnya frekuensi kapal barang pengangkut logistik kebutuhan masyarakat yang singgah di pelabuhan daerah 3TP. Namun selama 5 tahun ini, banyak hal positif yang tercatat yaitu kenaikan jumlah wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP, yang pada tahun 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, untuk tahun 2019 menjadi 76 pelabuhan dan volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dari volume muatan pada tahun 2016 sebesar 81.404 ton, namun di pada tahun 2018 telah meningkat menjadi 239.875 ton.
Hal lainnya adalah meningkatnya respon dan keragaman muatan balik, yang sebelumnya respon muatan balik Tol Laut sangat minim. Saat ini muatan balik tersebut sudah meningkat dari segi jumlah dan keragamannya. Tol Laut dapat mengangkut muatan balik garam dari Pulau Sabu dan muatan balik ikan dari daerah Natuna, Tahuna dan Morotai.
Kedepan, lanjutn Dirjenla, perlu mengoptimalkan ruang muat petikemas yang ada, serta memaksimalkan peranan pemerintah daerah, BUMD/BUMdes untuk mengkonsolidasikan barang dari dan ke daerah 3TP agar diangkut menggunakan tol laut. Ujar Dirjen Agus: “Hal tersebut menunjukan keseriusan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam hal konektivitas antar wilayah melalui penyelenggaraan tol laut”.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya meningkatkan pelayanan Tol Laut, di antaranya dengan perubahan cukup mendasar dari yang semula pelayanan Tol Laut bersifat Direct diubah menjadi pola Hub and Spoke di 2019. Perubahan itu ditujukan untuk tetap dapat memberi layanan kepada masyarakat yang lebih baik dengan jumlah daerah terlayani yang lebih luas, ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk 2019. Selain meningkatkan layanan, pemerintah juga melakukan efisiensi biaya subsidi dengan menyelenggarakan trayek tol laut menggunakan pola hub. Jelasnya: “Kapal feeder 1.500 DWT ‘Kendhaga Nusantara’ sebagian besar telah selesai dibangun, hingga pertimbangan pemerintah tak hanya biaya logistik saja tetapi juga perluasan daerah yang dilayani seiring dengan kondisi perkembangan tol laut”.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah secara proaktif dan responsif akan memprioritaskan pemanfaatan subsidi Tol Laut terhadap warga masyarakat di daerah 3TP yang masih sangat membutuhkan Tol Laut dan mengevaluasi Tol Laut termasuk mengkaji kembali efektivitas pola subsidi freight pada biaya pelayaran serta mempertimbangkan pola subsidi lain yang lebih efektif dan efisien.
Capt. Wisnu mengatakan juga bahwa Kemenhub juga tengah menyiapkan sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) dan sistem pemantauan distribusi bahan pokok penting dan pengawasan harga jual barang yang diangkut tol laut secara digital. Bersinergi bersama Kementerian Perdagangan, mengevaluasi dan mengkaji peraturan terkait jenis barang yang diperbolehkan menggunakan kapal tol laut.
Dalam hal peningkatan muatan balik kapal tol laut, Capt. Wisnu jelaskan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi dan sinergi antar kementerian dan Lembaga, dengan Pemda untuk meningkatkan pemanfaatan tol laut dalam perannya mengangkut industri daerah dan mengangkut barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah, lanjut Capt. Wisnu akan langsung turun ke daerah untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi serta kebutuhan masyarakat di wilayah 3TP. Sebagai contoh, para pengusaha di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), khususnya di pulau Moa dan pulau Kisar ingin agar kapal tol laut tetap masuk pelabuhan Moa maupun pelabuhan Wonreli.
Kedepannya tantangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin besar, karena tuntutan dan perkembangan zaman khususnya pada era digitalisasi. Teknologi informasi komunikasi menjadi kebutuhan bagi dunia pelayaran untuk menyediakan layanan yang terintegrasi antara kegiatan dokumen perdagangan, transportasi dan kewajiban pengawasan pemerintah dapat dilaksanakan secara cepat dan transparan.
Memungkasi penjelasan, Capt. Wisnu mengatakan bahwa Kemenhub pada saat ini masih terus berbenah demi peningkatan pelayanan angkutan laut dan kelancaran arus logistik di pelabuhan. Selain penerapan Inaportnet di pelabuhan, telah diterapkan pula penggunaan system ship tracking untuk memonitor dan memantau pergerakan posisi kapal negara serta penerapan E-Ticketing untuk penumpang dan muatan yang wajib dipenuhi oleh operator kapal hingga jumlah naik/turun penumpang dan muatan dapat terdata secara jelas, akurat dan transparan. (Erick Arhadita)
