JAKARTA-MARITIM : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan sub sektor perikanan budidaya sebagai leading sektor perekonomian nasional. Ini dilakukan lantaran sub sektor perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan menjadi salah satu sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan kerja serta mendukung ketahanan pangan.
“Paradigma peran UPT dari hanya sebatas pelayan masyarakat dan sebagai agent of change serta pemberi solusi. Saat ini bertambah perannya sebagai katalisator ekonomi, artinya bukan hanya sebagai pusat informasi teknologi saja tapi mampu memberikan dampak sebagai penghela kegiatan ekonomi para pembudidaya dan berkontribusi bagi perekonomian naaional,” kata Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono, saat berkunjung di BLUPPB Karawang (7/1).
Menurutnya, kita harus bisa kembangkan perikanan budidaya seperti perikanan budidaya di Australia, Norwegia, Jepang, dan Vietnam yang sektor perikanan budidayanya sudah berkembang. Karena Indonesia memiliki lahan dan komoditas yang sangat potensial. Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya berkelanjutan adalah dengan mengoptimalkan peran UPT dengan potensi sumber daya manusia yang mumpuni di bidang perikanan budidaya serta potensi lahan yang bisa dikelola untuk pengembangan perikanan budidaya dengan selalu memperhatikan keberlanjutan ekosistem.
Ditambahkan, kita semua harus terus menjaga kesolidan di internal KKP dan terus berkonsolidasi dengan seluruh stakeholder terkait, dalam rangka memajukan sub sektor perikanan budidaya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya pembudidaya secara optimal, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
Hal senada disampaikan Dirjen Perikanan Budidaya (PB), Slamet Soebjakto, pihaknya mempunyai 15 UPT di Indonesia. UPT itu sebagai ujung tombak implementasi kebijakan KKP di daerah, produktivitasnya bukan hanya sebagai pelayan masyarakat saja tapi sebagai katalisator ekonomi sekaligus bisa mengimplementasikan pembangunan perikanan budidaya bernilai ekonomi bagi negara dan memberikan dampak kepada masyarakat luas terhadap peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.
Dijelaskan, UPT sebagai inti artinya sebagai sumbernya inovasi teknologi terapan yang dapat diterapkan dengan mudah oleh masyakarat khususnya pembudidaya serta sebagai sumber informasi usaha bisnis perikanan budidaya. UPT harus berpikir global dan punya visi dan misi serta berwawasan ke depan, sebagai agen usaha perikanan budidaya yang nantinya dapat mengembangkan plasmanya meluaskan kegiatan perikanan budidaya yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB Indonesia.
“Kedepan sub sektor perikanan budidaya diharapkan fokus kepada pengembangan komoditas berbasis kawasan dan terintegrasi. Karenanya kedepan kita akan rumuskan dan bangun kawasan-kawasan pengembangan bisnis perikanan budidaya berbasis kepada keunggulan komoditas-komoditas tersebut seperti Kampung Nila, Kampung Udang, Kampung Lobster, Kampung Rumput Laut. Kerja sama pengembangannya nanti dengan pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota. Pengembangan bisnis ini diharapkan berkontribusi lebih besar lagi bagi devisa negara, mendongkrak pertumbuhan nasional serta berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Tahun ini paling tidak sudah ada yang akan bisa dijadikan model, misalnya kota 1.000 bioflok di Prabumulih, Kampung Nila Salin di Kabupaten Pati, Kampung Udang Vaname di Kabupaten Aceh Timur dan K lampung Rumput Laut di Seram Bagian Barat.
Kemudiann sedang dikembanglan BLUPPB Karawang dan BBPBAP Jepara fokus pada Udang Estate, BBPBAT Sukabumi membuat kolam Bioflok Nila, BBPBL Lampung dan BPBL Batam budidaya Kakap Putih. BPBL Lombok budidaya Lobster, BPBL Ambon budidaya Rumput Laut dan balai lainnya sesuai keunggulan daerah masing-masing. (Muhammad Raya)
