Jakarta – Maritim
REZA V.Maspaitella, Ketua Kompartemen Investasi Dalam Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, meminta agar pemerintah dan segenap pemangku kepentingan menata kembali program tol laut, berdasar prinsip keterpaduan dan kesinambungan rantai nilai antara produsen sumber daya alam di masing-masing wilayah. Ujarnya: “Penataan dimulai dari tingkat desa ke sentra pergudangan dipadukan jaringan transportasi darat, laut dan udara sampai sentra produksi dan penyaluran ke pasar domestik maupun luar negeri”.
Menurutnya, penataan harus dilaksanakan bersama oleh berbagai asosiasi terkait,pemda setempat, dan instansi terkait seperti Kemendag, Kemenperin, Kemenkop & UKM, Kementerian BUMN, dan BUMN terkait seperti Bulog, PT PPI, Pelni, Garuda Indonesia, PT RNI, Pelindo I – IV, seluruh PT Perkebunan, PT Perikanan Nusantara dll. Kata Reza: “Kalau hal ini tak dilakukan atau masing masing jalan sendiri-sendiri, tujuan percepatan pembangunan wilayah-wilayah tertinggal atau wilayah pertumbuhan baru, tak akan dicapai meskipun ada program tol laut yang disubsidi pemerintah”.
Pada saat ini, tol laut sudah mencapai 13 trayek, yakni PT Pelni melayani 7 trayek, PT Mentari Sejati Perkasa 3 trayek, serta PT Mandala Sejahtera Abadi, PT Tempuran Mas, dan PT Luas Line masing-masing 1 trayek. Untuk itu, Pemerintah sudah menganggarkan subsidi sebesar Rp.355,05 miliar, dengan Rp.226,43 miliar di antaranya berupa penugasan kepada PT Pelni dan Rp.128,61 miliar melalui pelelangan umum.
Pembenahan kembali program tol laut juga diusulkanAgutinus Poyong Boli, Wakil Bupati Flores Timur Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengatakan di Larantuka Flotim NTT yang menjadi rute tol laut, ditemukan penyimpangan muatan kapal tol laut yang tidak sesuai manifes. Hal itu dinilai menimbulkan praktik monopoli perdagangan oleh pengusaha yang menggunakan tol laut, sedang masyarakat tak merasakan manfaatnya karena harga sembako tetap tinggi. Kata Boli: “Pernah terjadi dalam manifes tercatat muat sembako, tetapi ternyata kontainer berisi barang-barang milik pengusaha berupa bahan bangunan. Bahkan pernah diduga memuat mobil”.
Selain itu, juga ditengaraiterjadi monopoli perdagangan antara pengusaha pengirim di Surabaya dan penerima di Larantuka. Akibatnya, tol laut hanya untungkan pengusaha. Wabup Flotim juga pernah inspeksi mendadak ke kapal tol laut yang bongkar muatan di Pelabuhan Larantuka. Saat itu didapati muatan dalam kontainer tak sesuai dengan manifes ekspedisi tol laut. Dari temuan itu, pihaknya langsungminta kepolisian menindaklanjuti unsur pidananya dan meminta agar menyeret pelakunya ke ranah hukum.
Di akhir penjelasan,Boli berucap: “Program tollaut diLarantuka sudah berlangsung setahun, namun dampak dalam menekan disparitas harga sembako belum terlihat. Harga sembako di Larantuka masih tetap tinggi. Karenanya kami usulkan agar semua bahan pokok sembako yang masuk ke Flores Timur menggunakan kapal tol laut wajib diberi label khusus tol laut, agar pemda bisa memantau harga komoditas itu di pasar, hingga masyarakat bisa dapatkan harga yang lebih murah”.***MRT/2701.
