Surabaya – Maritim
PERUSAHAAN Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Sub Divisi Regional II Wilayah Surabaya Selatan pastikan rencana pemerintah pusat datangkan beras impor ke Jawa Timur (Jatim) hanya untuksekedar transit. Karenanya masyarakat diimbau tak usah risau. Taufik Budi Santoso Kepala Perum Bulog Sub Divre II Wilayah Surabaya Selatan, Rabu (14/2/2018) menjelaskan: “Masuknya beras impor hanya transit dan tidak untuk diedarkan di Jatim. Di Pelabuhan Tanjung Perak, beras tersebut akan dialihmuatkan ke kapal-kapal lebih kecil kemudian dikirim ke pelabuhan-pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia. sebagian lagi memang ada yang akan diasukkan gudang, mengingat di daerah-daerah tujuan belum terdapat fasilitas pergudangan yang mampu mnamung bberas dalam jumlah besar”.
Menurut Taufik, beras impor itu akan didistribusikan untuk kebutuhan masyarakat di KTI seperti Maluku dan Papua yang merupakan daerah minus, yang belum memiliki fasilitas pelabuhan memandai. Terdapat tiga pelabuhan besar yang akan menjadi jalur transit beras impor, yaitu Belawan Medan, Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya.
Kendati sudah terdapat penjelasan, namun tetap saja terdapat kekawatiran terhadap potensi munculnya masalah baru. Seperti diungkapkan Bambang Harjo Soekartono, Anggota Komisi VI DPR-RI: “Persolan yang berpotensi muncul, tak hanya di lingkup lokal Jatim. Tetapi akan mencakup stok beras nasional yang dikumpulkan Bulog dari petani. Sebab kalau beras impor terlalu banyak, Bulog akan mengalami kesulitan menjual berasnya kepada konsumen dalam negeri. Kami menyikapi kebijakan pemerintah yang tetap melakukan impor beras itu sebagai hal yang harus ditinjau, dan pemerintah harus dapat mengatur agar beras impor tak mengganggu iklim masyarakat pertanian”.
Menurut Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur itu menyebutkan, beras impor akan jadi masalah bagi Bulog sendiri. Karena bulog yang membeli beras suatu ketika akan kesulitan menjual beras-beras tersebut. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyalurkannya. Bambang berharap beras impor jangan sampai mengganggu iklim pertanian nasional, serta jangan sampai mengganggu suplai yang sudah berlebihan.
“Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus bisa mengatur agar beras impor ini jangan sampai mengganggu iklim pertanian kita. Kalau itu mengganggu maka petani-petani kita bisa-bisa enggan untuk bertani lagi” katanya.
Bambang Haryo berharap pemerintah dapat saling mensinkronkan data dari Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas pemenuhan produksi beras dan Kementerian Perdagangan yang menilai kecukupan dan harga beras. Sehingga tidak terjadi suplai yang berlebihan akibat dari masuknya beras yang diimpor Bulog atas rekomendasi Kementerian Perdagangan. Sebab jika terjadi over supply maka akan ada penurunan harga gabah yang drastis dan iklim pertanian jadi tidak kondusif yang akan menyulitkan petani, hingga petani akan makin miskin, karena kebijakan pemerintah yang salah.
“Ini yang harus diperbaiki, agar pemerintah berhati-hati, dan jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Beras impor datang di saat-saat harga beras masih normal dan produksi beras kita juga berlimpah” ujarnya.
Guna memahami masalah yang terjadi di lapangan, Bambang Haryo telah melakukan sidak langsung ke beberapa pasar di Jakarta Utara. Dari peninjauan tersebut diketahui stok dan harga berasyang di pasar berkisar antara Rp 6.500 sampai dengan Rp 12.000. Harga ini fluktuatif sesuai mekanisme pasar dan saat ini suplay pun lancar. Karena itu DPR RI akan segera adakan rapat kerja gabungan antara Komisi VI dan Komisi IV, membahas masalah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian agar data supplay dan demand tidak menyulitkan konsumen maupun petani, agar impor beras tidak terulang lagi.***ERICK A.M.
