JAKARTA-MARITIM : Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menyelenggarakan halalbihalal 1446 H/2025 M dan sarasehan dengan tema “Kemandirian Industri Perkapalan Nasional guna Menyongsong Indonesia Emas 2045”, yang berlangsung di Ruang Ali Sadikin, Gedung Utama Lantai 11, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Jakarta Utara, Selasa (29/4).
Kegiatan yang dihadiri Ketua Umum DPP Iperindo, Anita Puji Utami dan seluruh Pengurus DPP Iperindo, DPD, anggota dan para stakeholder.
Ketua Umum Iperindo, Anita Puji Utami, mengatakan pihaknya terus menggaungkan semangat membangun industri perkapalan nasional dengan visi kemandirian. Sejalan dengan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni negara unggul, mandiri dan inklusif di tahu. 2045.
Pasca terbitnya Inpres No 5 tahun 2005, katanya, adalah azas cabotage yang terus berkembang selama 20 tahun sampai akhirnya lahirlah kebijakan ekspor komoditas tertentu yang wajib menggunakan kapal yang dikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional.
“Hasilnya, kebijakan ini belum mampu mengantarkan industri kapal nasional menjadi mandiri. Impor kapal masih tinggi, terutama impor kapal bekas dan masih banyak perusahaan BUMN atau swasta yang memilih membangun kapal di galangan luar negeri dibandingkan dengan membangun kapal pada galangan kapal dalam negeri,” ujarnya.
China, Jepang dan Korea Selatan, adalah salah satu contoh negara-negara yang sukses mengembankan industri kapal yang kemudian mendorong tumbuhnya industri lainnya.
Anita menyampaikan, Iperindo sangat optimis kemampuan industri galangan kapal dalam negeri untuk membangun kapal-kapal baru, memperbaiki kapal maupun refurhbisment berbagai tipe, jenis dan ukuran kapal. Sebab telah banyak jenis, tipe dan ukuran kapal yang dibangun, diperbaiki maupun refurhbisment untuk mendukung pelayanan nasional.
“Saat ini, kemampuan kami membangun kapal baru bisa mencapai 1.200 unit per tahun dengan utilisasi Baru sekitar 10%. Artinya, masih banyak fasilitas galangan kapal nasional yang belum dimanfaatkan oleh pelayaran swasta maupun BUMN. Tahun ini saja, kami memiliki kemampuan untuk memperbaiki kapal hingga 36 ribu unit, di mana sesungguhnya Indonesia tidak kekurangan space untuk mendukung perbaikan kapal sesuai jadwal yang ditetapkan,” ungkap Anita.
Karena itu, Iperindo mengajak fasilitas dock space ini bisa dioptimalkan oleh pelaku usaha pelayanan swasta dan BUMN. Sehingga utilisasinya menjadi tinggi, tak kurang dari 90%.
“Jangan mengkhawatirkan mengenal harga, delivery time dan kualitas kapal. Karena harga dasar pembangunan kapal baru di kita sangat kompetitif dengan galangan kapal luar negeri,” jelas Anita
Potensi meningkatkan
Sementara Sungkono, Koordinator Industri Maritim Kemenperin, mengatakan potensi pembangunan kapal baru dalam lima tahun ke depan diproyeksikan terus meningkat. Terutama kebutuhan kapal di sektor non pemerintah. Peningkatan tersebut didorong pertumbuhan sektor logistik, energi dan industri maritim nasional.
“Tahun depan diproyeksikan kebutuhan kapal dengan berbagai jenis mencapai 2.591 unit. Pada tahun 2027 naik menjadi 2.672 unit dan tahun 2028 meningkat menjadi 2.773 unit. Sedangkan pada tahun 2029 dan tahun 2030 naik menjadi 2.870 unit dan 3.061 unit,” ungkapnya. (Muhammad Raya)
